Bank Indonesia (BI) menilai, bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tak lepas dari kenaikan inflasi. Namun, kenaikan inflasi itu hanya bersifat musiman. Kepala Grup Analisis Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Doddy Zulverdi mengatakan, kota-kota penyumbang inflasi musiman tersebut mayoritas berada di pulau Jawa.
"Di Jawa, kota-kota yang menyumbang inflasi tertinggi dalam tiga tahun terakhir adalah Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor dan Semarang," katanya saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (25/6).
Meski begitu, di wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan juga terdapat kota yang menyumbang meningkatnya inflasi musiman. Untuk di Sumatera adalah Pangkal Pinang dan Bengkulu. Sedangkan Kalimantan adalah kota Samarinda dan Balikpapan. Atas dasar itu, BI memperkirakan inflasi di bulan Juni sekitar 0,3-0,4 persen (month to month) atau secara tahunan mencapai enam persen (yoy).
Perkiraan tersebut diperoleh berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan BI hingga pekan III 2014. Meski angka inflasi meningkat, kata Doddy, jika dibandingkan lima tahun terakhir di bulan Juni, angka inflasi di tahun 2014 masih cukup rendah. "Rata-rata inflasi Juni dalam lima tahun terakhir kecuali tahun 2008 dan 2013 sebesar 0,56 persen (mtm)," katanya.
Untuk angka inflasi pada semester II 2014, BI memperkirakan akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan terdapat sejumlah faktor risiko yang berpotensi terjadi pada semester II 2014. Misalnya, dampak El Nino yang terjadi pada harga beras, minyak dunia dan beberapa komoditas lainnya. Adanya rencana kenaikan tarif batas atas tarif angkutan udara sebesar 20-25 persen. Lalu, adanya rencana kenaikan tarif kereta api ekonomi jarak jauh dan menengah serta rencana kenaikan LPG 12 kilogram tahap II.
Meski begitu, BI telah melakukan upaya antisipasi dalam menjaga angka inflasi sesuai target yakni 4,5 persen plus minus satu persen di tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 7,50 persen pada pertengahan Juni ini. Sedangkan dari sisi pengendalian inflasi, BI bersama pemerintah berjanji untuk memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran, Mendagri telah mengirim surat edaran ke seluruh kepala daerah. Selain menjaga stabilitas harga pangan, kepala daerah juga diminta untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan orang yang ingin melakukan mudik Lebaran.
"Termasuk mengantisipasi pasar tumpah di berbagai daerah yang dalam pelaksanaan mudik sebelumnya selalu menyebabkan kemacetan lalu lintas dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," tutur Sigit.
Menurut Sigit, untuk mengantisipasi potensi lonjaknya kenaikan harga pangan pada Ramadhan dan Lebaran diperlukan koordinasi intensif antar TPID. Setidaknya, terdapat lima langkah strategis yang harus dilakukan agar potensi lonjakan kenaikan harga pangan bisa diantisipasi.
Pertama, TPID mendorong langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan dan mengendalikan keterjangkauan harga pangan selama Ramadhan dan Lebaran. Kedua, TPID melakukan langkah-langkah untuk menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan pangan di tengah potensi terjadinya El Nino. Ketiga, TPID dalam jangka menengah panjang mendorong peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan terutama dari daerah sentra produksi ke konsumen.
Langkah keempat, TPID mengupayakan pengayaan data dan informasi terkait produksi, konsumsi dan pasokan pangan di setiap daerah melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai dasar penentu kebijakan pangan di daerah. Dan terakhir, TPID menghimbau pemerintah pusat agar dalam melakukan penyesuaian tarif komoditas strategis, dengan memperhatikan aspek ketepatan waktu.
Sejalan dengan itu, kata Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian, Sartono, pemerintah juga telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, terkait persiapan menghadapi mudik lebaran. Ada dua persiapan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. "Kesiapan jalan dan transportasi massal serta kesiapan pasokan dan distribusi energi," pungkasnya.
"Di Jawa, kota-kota yang menyumbang inflasi tertinggi dalam tiga tahun terakhir adalah Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor dan Semarang," katanya saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (25/6).
Meski begitu, di wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan juga terdapat kota yang menyumbang meningkatnya inflasi musiman. Untuk di Sumatera adalah Pangkal Pinang dan Bengkulu. Sedangkan Kalimantan adalah kota Samarinda dan Balikpapan. Atas dasar itu, BI memperkirakan inflasi di bulan Juni sekitar 0,3-0,4 persen (month to month) atau secara tahunan mencapai enam persen (yoy).
Perkiraan tersebut diperoleh berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan BI hingga pekan III 2014. Meski angka inflasi meningkat, kata Doddy, jika dibandingkan lima tahun terakhir di bulan Juni, angka inflasi di tahun 2014 masih cukup rendah. "Rata-rata inflasi Juni dalam lima tahun terakhir kecuali tahun 2008 dan 2013 sebesar 0,56 persen (mtm)," katanya.
Untuk angka inflasi pada semester II 2014, BI memperkirakan akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan terdapat sejumlah faktor risiko yang berpotensi terjadi pada semester II 2014. Misalnya, dampak El Nino yang terjadi pada harga beras, minyak dunia dan beberapa komoditas lainnya. Adanya rencana kenaikan tarif batas atas tarif angkutan udara sebesar 20-25 persen. Lalu, adanya rencana kenaikan tarif kereta api ekonomi jarak jauh dan menengah serta rencana kenaikan LPG 12 kilogram tahap II.
Meski begitu, BI telah melakukan upaya antisipasi dalam menjaga angka inflasi sesuai target yakni 4,5 persen plus minus satu persen di tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 7,50 persen pada pertengahan Juni ini. Sedangkan dari sisi pengendalian inflasi, BI bersama pemerintah berjanji untuk memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran, Mendagri telah mengirim surat edaran ke seluruh kepala daerah. Selain menjaga stabilitas harga pangan, kepala daerah juga diminta untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan orang yang ingin melakukan mudik Lebaran.
"Termasuk mengantisipasi pasar tumpah di berbagai daerah yang dalam pelaksanaan mudik sebelumnya selalu menyebabkan kemacetan lalu lintas dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," tutur Sigit.
Menurut Sigit, untuk mengantisipasi potensi lonjaknya kenaikan harga pangan pada Ramadhan dan Lebaran diperlukan koordinasi intensif antar TPID. Setidaknya, terdapat lima langkah strategis yang harus dilakukan agar potensi lonjakan kenaikan harga pangan bisa diantisipasi.
Pertama, TPID mendorong langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan dan mengendalikan keterjangkauan harga pangan selama Ramadhan dan Lebaran. Kedua, TPID melakukan langkah-langkah untuk menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan pangan di tengah potensi terjadinya El Nino. Ketiga, TPID dalam jangka menengah panjang mendorong peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan terutama dari daerah sentra produksi ke konsumen.
Langkah keempat, TPID mengupayakan pengayaan data dan informasi terkait produksi, konsumsi dan pasokan pangan di setiap daerah melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagai dasar penentu kebijakan pangan di daerah. Dan terakhir, TPID menghimbau pemerintah pusat agar dalam melakukan penyesuaian tarif komoditas strategis, dengan memperhatikan aspek ketepatan waktu.
Sejalan dengan itu, kata Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian, Sartono, pemerintah juga telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, terkait persiapan menghadapi mudik lebaran. Ada dua persiapan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. "Kesiapan jalan dan transportasi massal serta kesiapan pasokan dan distribusi energi," pungkasnya.