Untuk kali pertama, Hukumonline bakal menggelar ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada 31 Mei 2024 mendatang. Terdapat 65 perusahaan yang turut serta pada pemeringkatan ajang IRCA 2024 ini. Dari jumah 65 perusahaan itu, 21 perusahaan atau setara 32,3% diantaranya merupakan Holding Company yang tersebar di berbagai sektor industri.
Beberapa dari perusahaan tersebut mempunyai skala usaha yang besar (82,3%), menengah (14,5%) dan kecil (3,2%). Skala usaha tersebut didapat berdasarkan keterangan pada Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan. Sebagian besar (mayoritas) perusahaan (85,5%) mempunyai sistem monitoring terpadu dalam penerapan kepatuhan hukum dengan 66% diantaranya diterapkan di setiap divisi/fungsi.
Baca Juga:
- Indonesia Regulatory Compliance Awards Segera Digelar
- Pendaftaran IRCA 2024 Masih Buka, Jangan Lewatkan!
- Perdana Ini Deretan Dewan Juri Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024
Regulatory Compliance memiliki dua entitas yang masing-masing memiliki parameter penilaian yang berbeda. Entitas yang pertama untuk company atau perusahaan yang memiliki fokus pada implementasi strategi perusahaan dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan kepatuhan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Misalnya, bagaimana proses bisnis di perusahaan; strategi sosialisasi internal tentang peraturan; kontrol kepatuhan peraturan setiap divisi di perusahaan; kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan internal yang mendukung kepatuhan; proses evaluasi dan pelaporan atas kinerja kepatuhan; dan inovasi atau teknologi yang digunakan dalam rangka kepatuhan peraturan.
“Bila dispesifikkan lagi ke Holding Company yang memiliki parameter yang berbeda pula yaitu strategi upaya kontrol (pengawasan/pengendalian, red) kepatuhan hukum dari induk perusahaan ke anak-anak perusahaan yang menjalankan operasional bisnis,” ujar Research & Awards Manager Hukumonline Katon Baskoro, Rabu (22/5/2024).
Entitas yang kedua yaitu berkaitan dengan Leader atau pemimpin yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kepatuhan hukum di perusahaan dalam rangka membentuk manajemen sistem kepatuhan yang unggul. “Ini parameternya performa manajerial, pengelolaan pengelolaan sumber daya manusia, mekanisme evaluasi dan monitor kerja dalam hal upaya kepatuhan hukum,” kata Katon.