Thamrin mengakui perundingan bisa berjalan alot jika menyangkut hal krusial tertentu. Misalnya royalti yang harus dibayar kontraktor. Kontraktor relatif menyepakati usulan 3,75 persen. Cuma, ada permintaan agar pemerintah memperhitungkan juga corporate tax 25 persen yang dibebankan kepada perusahaan kontraktor. Ternyata, ada juga perusahaan yang membayar corporate tax di atas angka 25 %. PT Freeport Indonesia, misalnya, diakui masih keberatan atas royalti karena perusahaan asal Amerika Serikat ini masih membayar corporate tax hingga 40 persen.
Lambat?
Meskipun Kementerian ESDM mengklaim proses renegosiasi positif, tetap ada catatan kritis dari anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldy dan Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan.
Bobby mengatakan renegosiasi KK dan PKP2B harus sudah selesai pada akhir tahun 2013. Kalau lewat dari Desember 2013, sama saja membiarkan ada pelanggaran UU Minerba. Untuk mendorong percepatan proses renegosiasi kontrak itulah DPR membentuk Panitia Kerja (Panja). "Panja Minerba menargetkan renegosiasi KK tahun ini harus selesai. Jika tidak selesai setelah Desember 2013, maka (kontrak-red) bertentangan dengan Undang-Undang. Karena seharusnya KK telah berubah menjadi IUP," ungkapnya kepada hukumonline. IUP adalah Izin Usaha Pertambangan.
Kalau kontrak tambang dinyatakan ilegal, Bobby khawatir, berimbas pada status hukum royalti yang dibayarkan. Kalau KK-nya ilegal maka, tegas Bobby, “segala hak yang diterima pemerintah juga seharusnya ilegal”.
Sony menilai warning yang disampaikan Bobby sebagai pernyataan politik yang bermaksud mendorong agar pemerintah terus melakukan renegosiasi. Bagi Sony, Pasal 169 huruf b UU Minerba lebih sebagai awal tahun proses renegosiasi, bukan menentukan proses renegosiasi hanya berlangsung satu tahun.
Kontrak karya tambang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terbaru mungkin saja dipersoalkan secara hukum. IHCS salah satunya. Gunawan dan kawan-kawan telah pernah menggugat KK pemerintah dengan PT Freeport ke pengadilan. Untuk sementara, gugatan IHCS kandas. Tetapi menurut Gunawan kontrak-kontrak tambang, termasuk dengan Freeport harus disesuaikan dengan hukum Indonesia.
Ia berpendapat proses rengosiasi berjalan lamban. Salah satu penyebabnya, pemerintah dilanda kekhawatiran berperkara di arbitrase internasional jika memaksakan renegosiasi kontrak. Kekhawatiran itu, lanjut Gunawan, tak perlu ada jika pemerintah sadar betul atas kedudukan dan kedaulatan hukum nasional. “pemerintah punya kapasitas besar untuk melakukan renegosiasi guna menegakan kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Pemerintah dan DPR yang ada malah lebih meliberalisasi pertambangan,” pungkasnya.