Keempat, penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan beberapa prinsip seperti tidak ada pemberhentian masal terhadap tenaga non-ASN. Selanjutnya tak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Kemudian tidak pula menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan serta memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Abdullah menghitung 99 persen kinerja individu dinyatakan ‘baik’ dan ‘sangat baik’. Hal ini menjadi tantangan bersama untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik dengan kinerja organisasi/instansi. Hal ini yang belum selaras, mengingat masih ada banyak keluhan pelayanan publik. Di dalam draf RUU ASN yang telah disetujui menjadi UU, pemerintah mendorong kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik semakin baik.
Keenam, digitalisasi manajemen ASN akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya, dan kompetensi digital para ASN agar berkembang secara baik dan optimal. Abdullah menyebut kompetensi digital menjadi salah satu kompetensi wajib dan penting untuk dimiliki seluruh ASN. Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan sistem merit yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah.
“Digitalisasi akan menjadi jawaban terhadap permasalahan pelanggaran sistem merit yang selama ini masih sulit untuk dihindari,” imbuhnya.
Ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Abdullah menegaskan dalam beleid baru ini nilai dasar akan disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).