Untuk Program Pengembangan Ilmu HTN-HAN, Kurikulum, dan Pengembangan SDM Pengajar, secara garis besar kegiatan yang direncanakan antara lain, pnyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah HTN dan HAN (kerjasama dengan Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi), reviu Kurikulum dan Silabus menggandeng BKS Dekan FH PTN hingga penyusunan buku ajar HTN dan buku ajar HAN serta kursus-kursus pengajaran HTN-HAN bagi dosen.
Sedangkan pada program hubungan antar lembaga secara garis besar kegiatan yang direncanakan sebagai berikut kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri, indeks supremasi konstitusi, publikasi bersama, kegiatan akademik bersama, narasumber ahli dari APHTN-HAN, pelibatan alumni mahasiswa HTN-HAN dalam kegiatan APHTN-HAN dan kolaborasi dengan Pusat Kajian Konstitusi di berbagai perguruan tinggi.
Dari rencana tersebut, beberapa kegiatan yang telah dikerjakan selama satu tahun terakhir ini di antaranya Mou dengan MK, MPR, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Bawaslu, PT. Taspen, dll. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK dengan MK. Kegiatan Refleksi dan Proyeksi Ketatanegaraan dengan MPR. Kegiatan Simposium HTN dengan Kementerian Hukum dan HAM. Permintaan narasumber ahli dari APHTN-HAN oleh beberapa institusi seperti MK dan Kementerian Hukum dan HAM.
Meski begitu, Bayu mengatakan, masih terdapat berbagai tantangan dalam realisasi pelaksanaan program pengurus pusat APHTN-HAN selama ini. Mulai dari pola komunikasi antara pengurus pusat dengan pengurus daerah utamanya sosialisasi berbagai program dari pengurus pusat APHTN-HAN agar dapat diketahui secara cepat, diikuti dan dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Perlunya pelaksanaan riset kaitannya dengan riset yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti Indeks Supremasi Konstitusi membutuhkan SDM, pendanaan, dan waktu yang berbeda dengan kegiatan reguler pada umumnya. Penyusunan RPS yang tidak terbatas RPS mata kuliah HTN dan HAN melainkan mata kuliah di bidang HTN dan HAN membutuhkan pengelolaan tersendiri. Hingga persinggungan tugas antara satu departemen dengan departemen lainnya potensial membuat saling menunggu satu dengan lainnya dalam implementasi kegiatan.
Namun ia percaya, melalui Rakernas kali ini, seluruh tantangan-tantangan tersebut dapat teratasi dengan baik. "Berbagai tantangan tersebut menjadi hal menarik dan perlu untuk dibahas dalam Rakernas untuk optimalisasi berbagai program dan kegiatan yang belum terlaksana, di samping tentunya Rakernas bisa menjadi ajang berbagi pengalaman program kerja 10 di antara pengurus daerah satu dengan lainnya dalam rangka optimalisasi program di masing-masing daerah," tutupnya.