Agenda besar berupa Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Se-Indonesia resmi digelar pada Senin-Rabu (1-3 Juli 2024) di Yogyakarta. Setidaknya terdapat sekitar 44 Fakultas Hukum (FH) PTN Se-Indonesia dan 120 peserta yang mengikuti acara tersebut.
Ketua BKS FH PTN Se-Indonesia, Iman Prihandono menjelaskan terdapat empat agenda yang dibahas. Antara lain aturan akreditasi internasional, rumpun keilmuan hukum, kurikulum pendidikan S3 Ilmu Hukum, dan pembentukan pegurus baru BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia.
Iman menjelaskan dari keempat agenda utama tersebut memerlukan pembahasan mendalam oleh para Dekan FH PTN Se-Indonesia. Misalnya, akreditasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ACQUIN. Padahal, beberapa FH PTN sedang proses bahkan telah mengantongi Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Untuk itu, dengan rapat kerja ini Iman berharap terdapat jalan keluar atas persoalan ini.
”Kami mau sikapi bagaimana sistem akreditasi internasional ini kalau diganti dengan ACQUIN bisa mencermintkan kualitas pendidikan tinggi hukum di Indonesia,” ujar Iman, Selasa (2/7/2024).
Baca juga:
- Delegasi BKS Dekan FH-PTN se-Indonesia Sambangi MK dan MA Korea Selatan
- BKS Dekan FH PTN dan Hukumonline Siap Merevolusi Pendidikan Tinggi Hukum
- BKS Dekan FH PTN Belum Sepakati Konsep Pembentukan LAM Hukum
- 3 Isu Penting yang Perlu Jadi Perhatian BKS Dekan FH PTN
Selanjutnya, mengenai permasalahan kesesuaian rumpun ilmu hukum dengan kompetensi dosen juga memerlukan pembahasan tersendiri. Pasalnya, dengan kehadiran SISTER (Sistem Terintegrasi) berpengaruh terhadap jenjang karir dosen. Permasalahan ini terjadi karena tidak ada keterlebitan pemangku kepentingan termasuk BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia.
Kemudian, Iman juga menjelaskan salah satu agenda yang baru kali ini yaitu keterlibatan Prodi S3 Ilmu Hukum untuk membahas kurikulum pendidikan. Menurut Iman, selama ini kurikulum S3 belum ada pembahasan khusus.
Dalam kesempatan sama, selaku penyelenggara rapat kerja, Dekan FH UGM, Dahliana Hasan menyampaikan kegiatan ini diharapkan dapat menata kembali pendidikan hukum di Indonesia.
”Ini kaitannya dengan cabang, ranting ilmu yang memusingkan Bapak Ibu Dekan, Prodi bahkan dosen-dosen PTN se-Indonesia. Cabang rumpun ilmu yang dibahas ini mau dibawa kemana,” pungkas Dahliana.