Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. MoU ini merupakan kerja sama yang kerap dilakukan ketiga lembaga dalam beberapa tahun terakhir.
"MoU ini pembaruan dari MoU kami yang lama pada 2016 yang akan habis masa berlakunya sehingga harus diperbarui hari ini dan akan berlaku hingga Maret 2019," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (29/3).
Dalam MoU itu diatur bahwa bila salah satu pihak memanggil personel pihak lainnya, maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut harus memberitahukan kepada pimpinan personel pihak yang dipanggil. Selain itu, bila salah satu pihak melakukan penggeledahan, penyitaaan atau memasuki kantor pihak lainnya, maka pihak yang melakukannya, memberitahukan kepada pimpinan pihak yang menjadi obyek dilakukannya tindakan tersebut, kecuali tertangkap tangan.
Dalam MoU juga diatur bahwa ketiga pihak akan bekerja sama dalam sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terkait upaya pemberantasan korupsi. Agus menyebut, salah satu perbedaan MoU ini dari MoU sebelumnya adalah dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Elektronik atau e-SPDP. (Baca Juga: Atasi Masalah Penyidikan, KPK Rancang SPDP Online)
"Jadi SPDP ini nantinya akan online supaya di tingkat pusat, baik KPK, Polri dan Kejagung punya data dan info yang sama terkait penanganan tipikor di seluruh Indonesia," katanya.
Dalam MoU yang lama, pertukaran informasi penyidikan kasus yang ditangani ketiga lembaga dilakukan secara manual. Setidaknya, di masing-masing lembaga akan ditunjuk pejabat sebagai penghubung untuk melaksanakan nota kesepahaman ini.
Dari KPK ditunjuk Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI). Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjuk Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Pada Jaksa Agung Pembinaan. Sedangkan Kapolri menunjuk Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri.
"Tiga pejabat ini yang akan memonitor jalannya e-SPDP," tambah Agus. (Baca Juga: KPK, Polri, Kejaksaan Segera Teken Keputusan Bersama Soal SPDP Online)
Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, penandatanganan MoU ini tujuannya untuk saling mendukung kinerja antarlembaga penegak hukum. Ia tak menampik, di masing-masing lembaga memiliki kekurangan maupun kelebihan kewenangan terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi.
"KPK punya kelebihan dalam kewenangan, dia bisa menggeledah, menyita, memanggil, menyadap, memeriksa. Sementara kalau Polri dan Kejaksaan perlu izin dari pihak yang punya kewenangan. Ketika menyita, harus izin pengadilan. Ketika memeriksa pejabat harus izin sesuai UU. Polisi dan Kejaksaan punya jaringan luas hingga ke daerah, sementara KPK cuma ada di pusat. Dengan MoU ini, saling melengkapi kewenangan dan mengisi keterbatasan sehingga penanganan korupsi bisa lebih intensif," ujar Prasetyo.
Senada, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pun menyambut baik MoU ini. Ia percaya, kerja sama ini akan semakin meningkatkan kinerja Indonesia dalam memberantas kasus korupsi ke depannya. "Polri tentu mengapresiasi kerja sama ini karena ini pasti akan meningkatkan kemampuan negara dalam menangani sejumlah kasus korupsi," katanya.
Bantuan Penyidik
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyatakan kesiapan Polri untuk membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dengan menambah jumlah penyidik Polri ke lembaga antirasuah itu. "Penyidik Polri kan banyak, berapapun penyidik yang diminta KPK, akan kami sediakan," katanya.
Tito menuturkan, Polri saat ini sedang kelebihan personel dengan pangkat AKBP dan Kombes, tetapi kekurangan personel berpangkat AKP. Ia pun berharap KPK bersedia menerima para penyidik senior tersebut. (Baca Juga: 3 Catatan Jokowi untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi)
Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kapolri untuk meminta tambahan penyidik. Ia mengapresiasi kesiapan Polri yang ingin memberikan bantuan tambahan penyidik senior ke KPK, namun hal tersebut perlu diperbincangkan lagi di internal KPK.
"Permintaan penyidik AKBP dan Kombes itu belum ada. Mengenai kebutuhan akan penyidik-penyidik senior ini masih kami pertimbangkan. Yang jelas saat ini kami membutuhkan penyidik AKP yang sudah pengalaman dua tahun," tutur Agus.