Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi melantik sepuluh anggota Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk periode 2019-2024, di Kantor Kemkumham, Jakarta, Selasa (29/1). Sepuluh anggota LMKN ini dilantik oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.
Yasonna mengatakan bahwa sepuluh anggota LMKN sudah mewakili dari berbagai kalangan. Proses pemilihan pun sudah melalui panitia seleksi yang dimulai sejak tanggal 5-23 November 2018. Dari 45 calon Komisioner yang mendaftar, akhirnya terpilih sembilan komisioner, dan satu komsioner akan diisi oleh perwakilan pemerintah dari Kemenkumham yang akan melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan hak terkait.
Posisi Ketua LMKN diisi oleh Yurod Saleh yang beranggotakan James Freddy Sundah, Rapin Mudiardjo Kawaradji, Marulam Juniasi Hutauruk, Rien Uthami Dewi, Irfan Aulia, Ebiet G. Ade, Yessi Kurniawan, dan Adi Adrian.
No | Nama | Jabatan |
1. | Yurod Saleh | Ketua LMKN |
2. | Direktur Hak Cipta dan Desain Industri | Wakil Ketua LMKN |
3. | James Freddy Sundah | Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat |
4. | Rapin Mudiardjo Kawiradji | Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat |
5. | Marulam Juniasi Hutauruk | Anggota Bidang Hukum dan Litigasi. |
6. | Rien Uthami Dewi | Anggota Bidang Hukum dan Litigasi. |
7. | Ebiet G. Ade | Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Database |
8. | Irfan Aulia | Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Database |
9. | Adi Adrian | Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi. |
10. | Yessi Kurniawan | Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi. |
Menurut Yasonna, semangat pembentukan LMKN adalah untuk melindungi pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hak cipta dan hak terkait, khususnya dari segi nilai ekonomi di bidang lagu dan musik. Pembentukan LMKN juga diatur dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama mengenai royalti.
(Baca Juga: Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia)
Dalam UU Hak Cipta dinyatakan bahwa pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan musik dibentuk dua LMKN yang masing-masing mempresentasikan keterwakilannya, yaitu LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait.
LMKN menjadi lembaga non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan musik.
Sedangkan pemilihan dan pelantikan komisioner LMKN merujuk pada ketentuan Pasal 87 UU Hak Cipta jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
Sepuluh komisioner tersebut akan menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. “Kita berharap dengan komisioner yang baru ini mereka akan terus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan utnuk memungut royalti dari hak cipta, pencipta dan hak terkait agar dana yang dikumpul oleh LMKN dapat didistribusikan ke pencipta dan hak terkait. Ini penting kenapa karena Indonesia belum terlalu gencar menarik royalti di bidang lagu dan musik, padahal di negara lain itu sudah dilakukan,” kata Yasonna.
Sementara itu, Ketua LMKN Yurod Saleh mengatakan pihaknya akan meneruskan pekerjaan komisoner yang terdahulu. Namun pekerjaan besar yang telah menunggu LMKN adalah mengumpulkan database lagu dan musik yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk mempermudah LMKN melakukan pungutan terhadap pihak-pihak yang menggunakan lagu dan musik Indonesia untuk hal bisnis.
“Selama ini kita kesulitan memungut royalti karena kita tidak punya database. Nah database ini penting, dan ini adalah pekerjaan untuk LMKN pada periode ini. Misalnya ada yang menggunakan lagu di mall, di sentra-sentra bisnis, itu nanti akan kena royalti,” pungkasnya.