Kepala diminta daerah berhati-hati dan mempelajari aturan KPU dan Bawaslu selama Pemilu Serentak 2019, guna menghindari adanya pelanggaran, terutama yang dilakukan selama masa kampanye.
PP 32/2018 Pasal 35: - Permintaan Cuti menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota diajukan dengan ketentuan:
- menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
- gubernur dan wakil gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Presiden; dan
- bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- jadwal dan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum; dan
- tempat dan/atau lokasi Kampanye Pemilihan Umum.
- Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 36: - Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota melaksanakan Cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum.
- Hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 38: - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memproses permintaan Cuti gubernur dan wakil gubernur untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan persetujuan pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan wakil gubernur yang bersangkutan serta kepada Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah paling lambat 4 (empat) hari sebelum gubernur atau wakil gubernur yang bersangkutan memulai Kampanye Pemilihan Umum.
|
Pemilu Aman
Sementara, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum pada 17 April 2019 mendatang akan berjalan aman. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar tetap tinggal di Indonesia, dan menggunakan hak pilihnya dengan baik.
“Banyak teman-teman yang percaya isu, kemudian sudah siap-siap untuk kabur ya, beli tiket, siap-siap untuk ke luar negeri karena takut kalau Pemilu itu muncul kerusuhan. Nah ini, ini saya katakan hoaks. Ini usaha mengacau Pemilu,” kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas kabinet, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2) siang.
Menko Polhukam menegaskan, dirinya selalu melakukan koordinasi dengan Kapolri dibantu TNI, dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk memastikan bahwa Pemilu 17 April 2019 itu aman, karena untuk kepentingan nasional.
“Itu menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia,” tegas Wiranto.
Ditambahkan Menko Polhukam, bahwa Polri sudah membuat indeks kerawanan Pemilu dari sisi keamanan. Dari indeks kerawanan Pemilu, 6 bulan sebelumnya pemerintah sudah tahu skornya, daerah-daerah mana yang kira-kira tidak terlalu aman, tidak amannya kenapa, daerah-daerah yang sudah aman, daerah yang sedang digarap soal keamanannya.
Dari indeks itu, lanjut Menko Polhukam, 6 bulan sebelumnya pihaknya terus-menerus melakukan upaya untuk menetralisir kerawanan-kerawanan itu. Dari Bawaslu, menurut Menko Polhukam, juga membuat indek kerawanan Pemilu, tetapi dari sisi penyelenggaraannya. Apakah kotak suara sudah sampai, apakah kemudian nanti ada indikasi menggunakan politik identitas, apa ada indikasi menghadap menggunakan money politik.
“Itu sudah diidentifikasi jauh hari sebelumnya sehingga perhitungan kami dari aparat keamanan dan juga membantu penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilu 2019 akan berlangsung aman,” ujar Wiranto.
