Infrastruktur merupakan salah satu poin penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki. Kondisi infrastruktur masih jauh dari ideal.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan tantangan yang dihadapi dalam AEC 2015 dapat dijawab melalui konektivitas, baik konektivitas antar negara anggota maupun antar negara kawasan ASEAN. Untuk memperlancar konektivitas tersebut, diperlukan dukungan infrastruktur yang baik.
“Salah satu prasyarat berhasilnya Indonesia menjawab tantangan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, terletak pada faktor konektivitas, baik itu dalam masing-masing negara anggota maupun antar negara kawasan ASEAN,“ kata Suryo.
Memasuki tahun ketiga sejak Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan, proses pelaksanaannya dinilai masih memerlukan penyempurnaan. segala kendala yang ditemukan harus segera diatasi agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan cepat.
Suryo berharap AEC 2015 dapat berperan sebagai pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan MP3EI. Caranya dengan membuka peluang investasi pembangunan infrastruktur yang lebih luas sehingga membawa dampak positif bagi daya sain Indonesia.
AEC 2015 juga menjadikan MP3EI tidak hanya sekadar program pembangunan di dalam negeri, tetapi juga merupakan momentum bagi Asean untuk memngembangkan perekonomian regional yang berdaya saing tinggi. Dalam kaitan itu, Indonesia pun harus siap untuk meningkatkan daya saing.
Agar pembangunan infrastruktur berjalan cepat, kerjasama menjadi kuncinya. Menurut Suryo, pada 2014 mendatang, Indonesia akan meluncurkan berbagai proyek seharga tidak kurang dari Rp355 triliun di enam koridor. ”Pelaksanaan proyek yang merupakan investasi oleh BUMN dan swasta memberi harapan bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus tergantung pada APBN,” kata Suryo.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan bahwa total dana pembangunan infrastruktur dalam MP3EI itu berasal dari kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 30 persen, pemerintah sebesar 36 persen, dan campuran (BUMN, Pemerintah, Swasta) sebesar 28 persen.
"Saya berharap kita mendorong peran swasta dalam membangun infrastruktur komersial dengan skema dan insentif dari pemerintah agar swasta dapat masuk ke proyek infrastruktur," ungkap Hatta.
Dia mengatakan, skema pembiayaan untuk pembiayaan infrastruktur yang terus didorong adalah dengan obligasi, suku bunga syariah dan Foreign Direct Investment (FDI).
Selain itu, Hatta juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan aturan penyederhanaan perizinan investasi yang memakan waktu dan biaya tinggi. ”Upaya itu untuk mempermudah investor asing dan swasta nasional masuk ke dalam proyek infrastruktur,” pungkasnya.