Indonesia mengajukan permintaan berpartisipasi dalam Extractive Industry Transparency Intiative (EITI), sebuah program Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkankan transparansi dalam dunia perminyakan, mineral dan sumber daya alam.
Demikian Muhammad Husen, Asisten Deputi III Bidang Perminyakan Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian, ketika dihubungi, Selasa (21/9). “Begitu surat pemerintah Indonesia,” terangnya lagi.
Dia sebutkan, permintaan tersebut ditandatangani secara langsung oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa tanggal 15 September yang lalu. Surat tersebut dilayangkan langsung ke markas EITI di Oslo, Norwegia.
Dengan turut sertanya Indonesia sebagai negara kandidat, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif diharuskan membuka semua transaksi keuangannya kepada pemerintah termasuk royalti hasil sumber daya alam dan pajak pendapatan yang dibayarkan.
Data ini kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari pemerintah oleh sebuah tim kerja yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, perwakilan perusahaan ekstraktif serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
EITI sendiri telah menunjuk ekonom Faisal Basri serta Maryati Abdullah dari LSM Pattiro untuk duduk di tim kerja EITI Indonesia sebagai perwakilan dari masyarakat sipil.
“Keterlibatan Indonesia di dalam EITI sangat penting. Banyak yang menuding dunia ekstraktif tidak transparan, penuh dengan manipulasi dan korupsi,” kata Rezki Sri Wibowo, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, di kantornya Selasa.