Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat untuk membentuk technical meeting dan special envoy (utusan khusus) agar permasalahan lama yang berkaitan dengan perbatasan maritim dapat diselesaikan.
Kesepakatan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak seusai pertemuan bilateral delegasi kedua negara, di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).
Selain masalah batas maritim, menurut Jokowi, dalam pertemuan bilateral itu juga disepakati hal-hal yang berkaitan dengan nelayan, baik yang overlapping area maupun di perairan Indonesia dan Malaysia.
Adapun mengenai tenaga kerja utamanya yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia, menurut Presiden Jokowi, telah disepakati untuk digunakan satu jalur sehingga perlindungan bisa dilaksanakan terhadap TKI.
Selain itu juga diselesaikan mengenai permintaan sekolah Indonesia yang di Sabah, dan juga masalah nelayan Bajo. “Ini merupakan kemajuan yang sangat cepat,” kata Jokowi.
Sementara di bidang perdagangan, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi investor Malaysia untuk mengerjakan proyek-proyek terutama jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan juga investasi powerplant (pembangkit listrik).
“Kemudian juga disepakati sebuah appraisal bagi persatuan di ASEAN agar dapat ditindaklanjuti,” terang Jokowi.
Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak menilai positif, pembicaraan bilateral delegasi Malaysia yang dipimpinnya dengan delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).
Najib menunjuk contoh pembicaraan mengenai batas maritim kedua negara yang sudah berlangsung 26 kali. “Belum menunjukkan hasil, tapi memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, kami berdua bersetuju untuk meneruskan usaha penyelesaian perbatasan maritim ini,” kata Najib dalam konperensi pers bersama Presiden Jokowi.
Menurut Najib, ia dan Presiden Jokowi sepakat masalah kemaritiman ini akan diselesaikan dengan membentuk tim tehnical meeting, pertemuan selanjutnya, dan pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini juga.
“Disamping itu kami setuju melantik utusan khusus di pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengadakan perundingan untuk mencari solusi yang disepakati kedua negara,” tambah Najib.
Mengenai masalah nelayan, PM Najib mengakui jika masalah ini disinggung dalam pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.
“Kami setuju bahwa apa yang disepakati selama ini bahwa kalau nelayan memasuki wilayah antara Indonesia–Malaysia akan diusir pulang tidak dikenakan Undang-Undang, sebaliknya kalau mereka masuk ke dalam perairan Indonesia secara sahih kalau itu perairan Indonesia maka mereka bisa diambil tindakan,” ungkapnya.