Keinginan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia agar menjadi tuan rumah konferensi hakim MK sedunia pada 2012 kandas.“Usulan kita untuk menjadi tuan rumah tidak bisa, ternyata sudah disepakati dalam pertemuan MK sedunia I di Cape Town(Afrika Selatan), sesudah Brasil adalah Korea Selatan,” kata Ketua MK Moh. Mahfud MD kepada wartawan di Gedung MKJakarta, Rabu (26/1).
Mahfud menjelaskan kegagalan itu karena MK Korea Selatan lebih dahulu melobi agar menjadi tuan rumah penyelenggara Konferensi MK tingkat dunia itu yang bertemakan “Independensi MK dan hakim MK dalam Menegakkan Demokrasi dan Konstutusi.” Namun, ia berharap MK Indonesia bisa menjadi tuan rumah di tahun 2015. “Mungkin tahun 2015, karena konferensi itu dua tahun sekali,” jelasnya.
Beberapa pekan lalu Ketua MK Mahfud MD bersama hakim Konstitusi, Harjono menghadiri konferensi MK sedunia di Rio de Janeiro, Brasil. Secara umum hasilnya diplomasi antarnegara perlu menekankan diplomasi konstitusi. Artinya, semua semua negara menekankan pentingnya penegakan konstitusi sebagai sumber ketertiban dan pengaturan bagi masing-masing negara.
Selain itu, menyangkut variasi sistem MK di seluruh dunia, MK Indonesia merupakan salah satu MK yang terbaik dalam hal independensi. "Saya mendengar presentasi dari berbagai negara, terutama Eropa dan Amerika, umumnya mereka mengeluh karena MK di negaranya tidak independen, setiap mau berbuat sesuatu diancam oleh parlemen,” ungkapnya.
Mahfud menegaskan MK di negara-negara itu umumnya dipilih, penentuan anggaran/gaji ditentukan parlemen dan juga disandera parlemen juga. “Seperti yang kita ketahui, MK Thailand pernah dibubarkan oleh parlemen kan,” ujarnya mencontohkan.
Tidak demikian MK Indonesia meski hakim MK Indonesia dipilih DPR atas usulan juga pemerintah, MA, dan DPR masing-masing 3 orang. Namun, MK Indonesia jauh lebih Independen dibanding MK negara lain yang sering ditekan parlemen.
“Meski kita dipilih DPR, kita tidak pernah ditekan atau didikte DPR/partai tertentu. Saya dulu orang PKB, berapa banyak perkara PKB kalah disini. Bahkan DPR justru pernah mengusulkan agar anggaran MK ditambah,” imbuhnya.