Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, diharap masyarakat tidak pesimis dan acuh dalam menggunakan hak politiknya. Untuk itu, perlu didorong masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Demikian disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sambutannya di acara Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN), di Hotel Balairung, Jakarta, Selasa (11/9). "Tidak bertanggungjawab kalau kita tidak mau tahu urusan politik," ujarnya.
Menurutnya, bangsa Indonesia didirikan oleh kaum muda terdidik. Disebut kaum muda terdidik itu, mulai bergerak dari tahun 1908, 1928, dan 1945. Kata pria yang disapa Zul itu, tahun 1945 pendiri bangsa sudah membicangkan dasar-dasar negara. "Mereka berasal dari berbagai golongan dan asal-usul," ujarnya.
Pada periode 1946-an, lanjut Zul, para pendiri bangsa sudah berbicara demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Konsep berbangsa dan bernegara yang dipikirkan para pendiri bangsa tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Jadi kalau kita mempermasalahkan perbedaan dan asal-usul berarti kita kembali ke masa lalu," imbuhnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpandangan, di era 1945-an para pendiri bangsa sudah membincangkan demokrasi,keadilan, dan kesetaraan. Kemudian, 20 kemudian banyak negara yang membincangkan hal-hal yang demikian. "Jadi kita lebih dahulu memikirkan demokrasi dibanding dengan negara lain," katanya.
Pria asal Lampung itu menyesalkan bila saat ini terdapat masyarakat atau salah satu kelompok yang bersikap irasional. Diakuinya, bangsa ini memang beragam dan majemuk. "Nah dalam kondisi yang demikian, kita berharap bila ada masalah harus dimusyawarahkan," tegasnya.
Menurut Zul, negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Pancasila dan UUD harus jadi pegangan dan perilaku dalam keseharian. Perilaku yang sesuai Pancasila menurut mantan Menteri Kehutanan itu, yakni perilaku yang disinari cahaya ketuhanan, bukan sebaliknya, perilaku yang menghujat.
Zul mengatakan, meski berbeda suku dan agama, tapi semua bersaudara dalam kebangsaan. Menurutnya, Indonesia bukanlah milik satu golongan, namun milik semua rakyat. Dalam perbedaan inilah diharapkan penguasa adil dalam hukum. "Kalau hukum tak adil pasti akan memunculkan aksi reaksi," ujarnya.
Untuk itu dirinya menegaskan kekuasaan yang ada harus melayani masyarakat secara adil. Jabatan yang ada pun digunakan sebagai jalan pintas untuk menumpuk kekayaan. Pejabat diharap mematuhi apa yang telah disumpahkan saat hendak memangku kekuasaan. Yakni, taat pada dasar negara dan konstitusi. Di akhir sambutan, Zulkifli Hasan mengajak PAKIN untuk ikut memberi sumbang saran demi kemajuan bangsa dan negara.