Salah satu survei yang dirilis dari Queen Mary University of London, sekitar 97% responden memilih arbitrase internasional dan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai metode penyelesaian sengketa bagi mereka. Sisanya yakni 3% memilih jalur litigasi. Angka ini menjadi penggerak sejumlah pakar saat mendirikan Bali International Arbitration & Mediation Center (BIAMC) setahun yang lalu.
Dalam kunjungannya ke kantor Hukumonline, Kamis (27/9) petang, Prof Ida Bagus Rahmadi Supancana memaparkan, potensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut masih sangat besar. Hal ini yang menyebabkan dirinya dan sejumlah pakar arbitrase internasional lainnya bersepakat mendirikan BIAMC.
“Selain saya ada Prof Peter Malanczuk, Prof Zhao Yun, Bambang Supriyanto, Prof Abu Bakar Bin Munir, Prof Ida Bagus Wyasa Putra, dan Ahmad Fahmi Shahab serta ibu Naz Juman sebagai pendiri BIAMC,” kata Supanca yang ditemani dua perwakilan dari BIAMC, Suar Sanubari dan Damayanti Tilaar.
Penggunaan nama Bali pada BIAMC juga bukan tanpa alasan. Para pendiri BIAMC, kata Supanca, percaya bahwa pulau Bali memiliki keunikan tersendiri sehingga menjadi tempat yang pas untuk menyelesaikan sengketa. “Sesuai tagline kami, Find Resolution in Paradise,” selorohnya disambut tawa.
Kedatangan perwakilan BIAMC ini disambut Direktur Pemberitaan dan Konten Hukumonline Amrie Hakim, Pemimpin Redaksi Hukumonline Fathan Qorib dan Grace Nagatami Susilo, Event and Training Manager Hukumonline.
Dari sumber daya manusia, lanjut Supanca, Indonesia juga memiliki potensi untuk mencetak arbiter andal. Hal itu terlihat dari maraknya mahasiswa Indonesia yang ikut kompetisi arbitrase berskala internasional di luar negeri. Bahkan, tak jarang hingga memenangkan kompetisi.
Atas dasar itu, BIAMC terus berupaya membangun pendidikan bagi orang-orang Indonesia yang ingin menjadi arbiter dengan standar internasional. Ia percaya, mengembangkan potensi pengetahuan merupakan cara yang baik dalam mencetak arbiter andal.
Baca:
- Tak Penuhi Syarat dan Prosedur Ini, Putusan Arbitrase Asing Terancam Tak Bisa Dieksekusi
- Simak Alasan Seputar Arbitrase Internasional ala Expert Lawyer
- Aspek Hukum Antariksa dalam Kasus Satelit Artemis
Sebagai langkah awal agar potensi SDM Indonesia dapat berlaga dalam menyelesaikan sengketa internasional, pihaknya berencana akan menyelenggarakan BIAMC Summit di Bali, pada 15 Oktober 2018 mendatang. Sekitar 16 pembicara mulai dari ahli hukum arbitrase internasional hingga Gubernur Bali pun direncanakan akan hadir.
Supanca mengatakan, BIAMC Summit ini merupakan ajang yang baik dalam menggali pengalaman dan berjejaring dengan relasi arbiter internasional. Bahkan, acara yang diselenggarakan tersebut bertepatan setelah acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di mana pelaku usaha dari berbagai belahan dunia akan hadir. “Rencananya Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) juga hadir dalam BIAMC Summit,” katanya.
Acara, lanjut Supanca, tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, rencananya akan langsung digelar pelatihan arbitrase internasional tersertifikasi. Pelatihan ini akan mengadopsi standar yang berlaku di internasional. Bahkan, materi hingga yang mengajar adalah arbiter-arbiter internasional.
Pelatihan akan dilaksanakan selama lima hari. Berbagai materi hingga pengetahuan dan pengalaman arbiter internasional akan diberikan saat pelatihan ini. Di hari terakhir pelatihan juga akan dilakukan uji kompetensi dari materi-materi yang telah diberikan. Jika lulus uji kompetensi, para peserta akan memperoleh sertifikat arbitrase berstandar internasional.
Suar Sanubari menambahkan, pelatihan lima hari ini mengadopsi materi mengenai arbitrase internasional yang cukup lengkap. Hal ini bisa dimanfaatkan masyarakat Indonesia yang ingin mengenal dan belajar lebih jauh mengenai arbitrase internasional. “Silabus yang diberikan lengkap. Ini kesempatan Indonesia untuk dapat pelajaran yang berstandar internasional dan diajarkan oleh profesor-profesor kelas dunia,” pungkasnya.