Hasil penelitian Indonesia Government Index (IGI) 2014 terhadap 34 Kabupaten/Kota menyimpulkan kinerja DPRD di sejumlah daerah buruk.
Menurut peneliti IGI, Abdul Malik Gismar, DPRD belum berhasil menjalankan fungsi utamanya yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Dalam empat sektor atau arena yang diteliti IGI yaitu pejabat publik (Kepala Daerah/DPRD), birokrasi, masyarakat sipil dan ekonomi, kinerja DPRD nilainya paling rendah. Padahal, baik atau tidaknya pemerintah daerah banyak dipengaruhi oleh kinerja DPRD.
Misalnya, Malik melanjutkan, jika DPRD mampu menerbitkan regulasi yang baik, maka pemerintah daerah dapat menjalankannya secara optimal.
Tapi, jika regulasi yang diterbitkan DPRD buruk maka pemerintah daerah kesulitan melaksanakannya. "Pemerintah daerah sebagai eksekutif akan berjalan baik jika regulasi yang diterbitkan DPRD juga baik," kata Abdul dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (14/10).
Peneliti IGI lainnya, Lenny Hidayat, mengatakan lima DPRD terburuk dari hasil IGI 2014 yaitu Kabupaten Seluma, Sampang, Lombok Utara, Kota Jayapura dan Pontianak. Lima DPRD dengan kinerja terbaik meliputi Kota Tarakan, Tanjung Pinang, Kabupaten Siak, Sigi dan Ogan Komering Ulu.
Selain kinerja, IGI juga menilai kemudahan akses terhadap dokumen-dokumen publik yang dihasilkan DPRD. Seperti daftar hadir, hasil kerja dan rekomendasi kepada eksekutif.
Lenny berpendapat DPRD berperan besar menentukan perubahan di daerah. Selama ini, perubahan itu kerap dilekatkan kepada kepala daerah.
Namun, kepala daerah hanya dipilih maksimal dua periode atau sepuluh tahun. Sedangkan anggota DPRD dapat dicalonkan terus-menerus karena sampai sekarang belum ada regulasi yang membatasi.
Oleh karena itu yang penting dilakukan masyarakat adalah mengawasi kinerja DPRD. IGI merekomendasikan pemerintah dan publik mengawasi kinerja partai politik (parpol). Sebab parpol berperan menyeleksi bakal calon anggota legislatif.
Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, mengatakan IGI adalah inisiasi Kemitraan. Dengan peluncuran hasil penelitian IGI 2014 diharapkan mampu membantu pemerintah untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian IGI tidak hanya menilai pejabat publik dan birokrasi tapi juga masyarakat sipil dan ekonomi. “Kami harap IGI dapat mendorong penerapan good governance di tingkat kabupaten/kota karena di tingkat itu pelayanan (publik) diberikan kepada rakyat secara langsung,” urainya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, mengapresiasi Kemitraan yang menginisiasi peluncuran IGI. Walau Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap kinerja provinsi, kabupaten dan kota, hasil IGI semakin memperkuat temuan-temuan lapangan selama ini. Bahkan, Kemendagri berharap IGI dapat digunakan pemerintah daerah sebagai referensi dalam merancang dan menyusun program di daerah.
Terkait kinerja DPRD, Djohan berpendapat pemerintah pusat telah merencanakan untuk memperkuat Kepala Daerah dan DPRD agar mereka mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal. Kemendagri bekerjasama dengan Kemitraan untuk membuat penilaian kinerja khusus untuk DPRD. Dengan begitu diharapkan dapat memacu kinerja DPRD agar lebih baik lagi. “Tahun depan akan ada penilaian yang terukur terhadap DPRD,” pungkasnya.
Menurut peneliti IGI, Abdul Malik Gismar, DPRD belum berhasil menjalankan fungsi utamanya yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Dalam empat sektor atau arena yang diteliti IGI yaitu pejabat publik (Kepala Daerah/DPRD), birokrasi, masyarakat sipil dan ekonomi, kinerja DPRD nilainya paling rendah. Padahal, baik atau tidaknya pemerintah daerah banyak dipengaruhi oleh kinerja DPRD.
Misalnya, Malik melanjutkan, jika DPRD mampu menerbitkan regulasi yang baik, maka pemerintah daerah dapat menjalankannya secara optimal.
Tapi, jika regulasi yang diterbitkan DPRD buruk maka pemerintah daerah kesulitan melaksanakannya. "Pemerintah daerah sebagai eksekutif akan berjalan baik jika regulasi yang diterbitkan DPRD juga baik," kata Abdul dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (14/10).
Peneliti IGI lainnya, Lenny Hidayat, mengatakan lima DPRD terburuk dari hasil IGI 2014 yaitu Kabupaten Seluma, Sampang, Lombok Utara, Kota Jayapura dan Pontianak. Lima DPRD dengan kinerja terbaik meliputi Kota Tarakan, Tanjung Pinang, Kabupaten Siak, Sigi dan Ogan Komering Ulu.
Selain kinerja, IGI juga menilai kemudahan akses terhadap dokumen-dokumen publik yang dihasilkan DPRD. Seperti daftar hadir, hasil kerja dan rekomendasi kepada eksekutif.
Lenny berpendapat DPRD berperan besar menentukan perubahan di daerah. Selama ini, perubahan itu kerap dilekatkan kepada kepala daerah.
Namun, kepala daerah hanya dipilih maksimal dua periode atau sepuluh tahun. Sedangkan anggota DPRD dapat dicalonkan terus-menerus karena sampai sekarang belum ada regulasi yang membatasi.
Oleh karena itu yang penting dilakukan masyarakat adalah mengawasi kinerja DPRD. IGI merekomendasikan pemerintah dan publik mengawasi kinerja partai politik (parpol). Sebab parpol berperan menyeleksi bakal calon anggota legislatif.
Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, mengatakan IGI adalah inisiasi Kemitraan. Dengan peluncuran hasil penelitian IGI 2014 diharapkan mampu membantu pemerintah untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian IGI tidak hanya menilai pejabat publik dan birokrasi tapi juga masyarakat sipil dan ekonomi. “Kami harap IGI dapat mendorong penerapan good governance di tingkat kabupaten/kota karena di tingkat itu pelayanan (publik) diberikan kepada rakyat secara langsung,” urainya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, mengapresiasi Kemitraan yang menginisiasi peluncuran IGI. Walau Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap kinerja provinsi, kabupaten dan kota, hasil IGI semakin memperkuat temuan-temuan lapangan selama ini. Bahkan, Kemendagri berharap IGI dapat digunakan pemerintah daerah sebagai referensi dalam merancang dan menyusun program di daerah.
Terkait kinerja DPRD, Djohan berpendapat pemerintah pusat telah merencanakan untuk memperkuat Kepala Daerah dan DPRD agar mereka mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal. Kemendagri bekerjasama dengan Kemitraan untuk membuat penilaian kinerja khusus untuk DPRD. Dengan begitu diharapkan dapat memacu kinerja DPRD agar lebih baik lagi. “Tahun depan akan ada penilaian yang terukur terhadap DPRD,” pungkasnya.