Imunitas Profesi dalam Perspektif Hukum Pidana
Utama

Imunitas Profesi dalam Perspektif Hukum Pidana

Upaya mengungkap pelanggaran etika juga menyangkut kepentingan masyarakat.

Muhammad Yasin
Bacaan 5 Menit
Ilustrasi etika profesi. Sumber ilustrasi: josephsononbusinessethic.com
Ilustrasi etika profesi. Sumber ilustrasi: josephsononbusinessethic.com

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan kode etik di kalangan aparat penegak hukum. Selama ini, masyarakat mencurigai sidang-sidang penegakan kode etik banyak digunakan dalam melindungi semangat membela korsa. Ke depan, peradilan etika perlu diperkuat.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan sidang penegakan kode etik mengemuka dalam diskusi webinar ‘Imunitas Profesi, Menguji Etika dalam Hukum Pidana’ yang diselenggarakan komunitas dosen hukum pidana Indonesia, Kamis (10/9).

Pemikiran itu berangkat dari asumsi bahwa selama ini masyarakat kurang mempercayai sidang-sidang penegakan kode etik profesi hukum baik dalam bentuk majelis kehormatan maupun nama lain karena selama ini dilakukan tertutup. Masyarakat tidak tahu bagaimana pembuktian dilakukan dan apakah proses bersidang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran etis.

Dosen-dosen hukum pidana tidak menutup mata terhadap persoalan penegakan etika tersebut. Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Rocky Marbun, mengatakan ketertutupan sidang majelis kehormatan profesi hukum layak dikritik. “Seharusnya dilakukan terbuka,” ujarnya saat berbicara dalam webinar tersebut.

(Baca juga: Hukum Mengapung di Samudera Etika).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Fachrizal Afandi, juga berpendapat perbaikan ke depan yang perlu dilakukan adalah memastikan sidang etika dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bagaimana masyarakat tahu tidak terjadi kongkalikong atau prosesnya dilakukan tidak untuk melindungi sejawat jika sidang etikanya dilakukan tertutup. Padahal etika itu tak hanya melulu mengenai oknum penyandang profesi hukum tetapi juga berkaitan dengan masyarakat. “Sidang disiplin atau etika harus dilakukan akuntabel dan transparan,” tegas dosen yang sedang menempuh pendidikan di Leiden University, Belanda.

Fachrizal juga berpendapat bahwa jika penyandang profesi hukum sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka ia juga layak dinyatakan melanggar kode etik profesi. Fachrizal dan Rocky sependapat mengenai penting hukum acara penegakan etika, di samping memperkuat lembaga yang menyidangkan dugaan pelanggaran etika, dan memperkuat pengawasan vertikal.

Zulkarnain, dosen hukum pidana Universitas Widyagama Malang, mengamini kritik terhadap terhadap ketertutupan. Adakalanya orang yang ditunjuk menyidangkan dan memutus perkara, menjadi pembela atau pendamping aparat hukum yang dituduh melanggar etika dipilih dari orang-orang tertentu yang punya tujuan khusus. Misalnya, mengamankan institusi atau aparat bersangkutan bersangkutan. Termasuk mencegah terbukanya keterlibatan atasan orang yang sedang diadili. “Sidang disiplin atau etika profesi hukum acapkali cenderung sekadar proforma,” ujarnya.

Zulkarnain juga risau melihat pembuktian dalam sidang etika yang justru berusaha mengaburkan bukti kuat terjadi tindak pidana. Dengan kata lain, hasil sidang etika justru mempersulit atau menghambat proses pemeriksaan pokok perkara. Sidang kode etik dipergunakan untuk ‘mencegah’ seseorang penyandang profesi hukum diproses lebih lanjut ke pengadilan. Dalam jangka pendek, profesi hukum perlu memperkuat lembaga pengawas yang sudah ada dan menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Jika pun ada informasi pribadi yang seharusnya dirahasiakan, sidang kode etik dapat dilakukan tertutup sepanjang menyangkut informasi rahasia tersebut. Selebihnya, sidang kode etik seharusnya dilakukan secara transparan. Dalam jangka panjang, Zulkarnain menyarankan pembentukan peradilan khusus etika bagi aparat hukum. “Perlu ada peradilan etik khusus,” usulnya.

Iktikad baik

Dalam diskusi dosen-dosen hukum pidana juga mencuat persoalan iktikad baik dalam konteks profesional hukum yang dihadapkan langsung ke proses hukum tanpa melalui sidang etika. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan ‘advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Penjelasan pasal ini menyebutkan iktikad baik adalah menjaankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Pertanyaan sederhananya, apakah jika seseorang membela kliennya termasuk dengan cara melanggar hukum seperti memberikan suap kepada orang lain dapat dianggap sebagai iktikad baik? Apakah batasan-batasan iktikad baik itu? Apapula parameternya? Iktikad baik telah menjadi ukuran atau standar dalam beragam hukum, termasuk kontrak.

Rocky Marbun mengkritisi bagaimana menafsirkan dan membuktikan iktikad baik itu oleh hakim di pengadilan. Misalkan, profesi advokat yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum. Si advokat mengklaim bahwa dirinya menjalankan profesi dengan iktikad baik. Penilaian akhir terhadap iktikad baik ini ada di tangan hakim. Persoalannya, parameter apa yang dipakai untuk menyatakan seorang advokat beriktikad baik atau tidak beriktikad baik.

Dalam konteks yang lebih luas, dosen hukum pidana Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi, juga menyinggung frasa ‘iktikad baik’ dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020).

Frasa iktikad baik dimuat dalam Pasal 27 ayat (2). Rumusan lengkapnya begini: “Anggota KKSK, Sekretaris KKSK, anggota secretariat KKSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta Lembaga Penjaminan Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud iktikad baik dalam pasal ini. Menurut Mahmud Mulyadi, iktikad baik dalam perspektif pidana mengarah pada alasan menghapus pidana atau kesalahan. Rumusan yang dikutip memungkinkan ada pelanggaran pidana, tetapi tidak dapat dituntut karena ada iktikad baik. Persoalannya, apa parameter yang dipergunakan untuk mengukur iktikad baik itu? Jika tidak ada parameter yang jelas, Mahmud khawatir penegakan hukum tergantung pada selera masing-masing. “Saya khawatir mudah diselewengkan” ujarnya. “Saya ingin antara (penegakan) hukum dan etika itu selaras”, sambungnya.

Penjelasan mengenai pasal itu pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal Mei lalu. Ia mengatakan pasal tersebut dimuat untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksana Perppu tersebut. Rumusan itu bukan pasal imunitas absolut. “Bila ada dugaan dan bukti korupsi yang merugikan negara, tetap dapat dituntut pidana korupsi oleh penegak hukum,” ujarnya Sri Mulyani, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan.

Etika dan Hukum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menjelaskan bahwa hukum dan etika telah lama menjadi pusat perhatian di kalangan akademisi hukum. Secara garis besar para akademisi yang menganut aliran positivism (positivist) menempatkan etika sebagai supporting sistem hukum, dan tidak menjadikannya sebagai backbone utama hukum. Tetapi keberadaan etika memberi arah dan cita hukum yang dikehendaki. Efektivitas hukum tunduk pada sistem kekuasaan. Sebaliknya, kaum Naturalist memandang etika dan hukum sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan kewajiban hukum yang menuntut penerapan sanksi akan berkurang kepastiannya.

Kini, menurut Chairul Huda, umumnya akademisi memandang etika dan hukum merupakan aturan tentang perilaku meskipun masing-masing cara kerjanya berbeda. “Kita mengakui hukum dan etika berjalan di ruang berbeda,” tegasnya.

Dalam perkembangannya, masalah etika dan hukum tak lagi berada dalam tataran filsafat, tetapi sudah masuk tataran praktis. Terutama jika dilihat pada kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan oleh orang berpendidikan, terlatih, dan terorganisasi (economic crimes). Jika dalam kelompok profesi saling melindungi, maka kejahatan akan sulit terungkap. Kode etik profesi yang disepakati bersama sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi ‘saringan’ utama, tetapi gagal menjalankan fungsinya. Ini berimbas pada pengujian etika profesi yang awalnya menjadi domain ‘pengadilan profesi’, mulai diuji oleh proses hukum, baik pidana maupun perdata.

(Baca juga: Sidang Advokat di PN Jaksel, JPU: Putusan Etik Beda dengan Peradilan Pidana).

Imunitas profesi bukan suatu barang baru di dunia hukum karena esensinya sejak dulu sudah berkembang lewat konsep spirit de corps yang diperkenalkan Napoleon Bonaparte (1769-1821). Konsep ini kemudian berkembang lewat pembentukan lembaga penegak disiplin atau etika di institusi penegak hukum. Dalam perkembangannya ada ketidakpuasan terhadap penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme internal profesi. Mereka yang mengkritik mekanisme internal ini menuntut keadilan yang lebih substantive melalui proses hukum. Alhasil, muncul dua kutub terhadap imunitas profesi. Satu kubu melihat imunitas profesi sebagai bentuk pertahanan profesi (professional defence) dari intervensi hukum. Kubu lain melihatnya sebagai bentuk pertahanan sosial (social defence) untuk mendapatkan keadilan substansial yang lebih memadai akibat unprofessional conduct yang menimbulkan kerugian dan tidak dapat diungkap karena alasan teknis hukum.

Pertanyaan dasar dari kacamata pidana yang perlu dijawab adalah: dapatkan pelanggaran etika dijadikan sebagai dasar menentukan kesalahan pelaku kejahatan profesional?

Tags:

Berita Terkait