"Ada krisis kepercayaan pada MK karena masalah korupsi pimpinan MK dan juga kecenderungan menunjuk hakim berorientasi politik dalam lembaga," kata Ketua Umum ILUNI FHUI, Melli Darsa dalam siaran pers, Senin (30/12).
Menurut Melli, krisis di MK juga berpangkal pada persoalan rekrutmen hakim konstitusi. Sistem rekrutmen yang berlaku saat ini, kata dia, menimbulkan sistem utang budi yang sarat korupsi. “Warga negara prihatin karena MK dianggap hanya menjadi ajang politik uang, dan politisasi jabatan hukum,” ujarnya.
ILUNI FHUI menyatakan sistem rekrutmen hakim konstitusi harus diperbaiki agar lebih transparan, bebas konfilk kepentingan, dan memenuhi prinsip pemerintahan yang baik (good governance).