Anna juga mengingatkan, jenis-jenis barang mewah ini agar dimasukkan ke RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (RUU PPN). Kalau tidak dikenai cukai, biar kena PPnBM, imbuh Anna yang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini (FKB).
Pasal tentang pembuatan pita juga sudah selaras dengan keinginan berbagai pihak. Anna menjelaskan, produksi pita cukai dilakukan oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini yang melakukannya adalah Perum Peruri. Selanjutnya, Peruri bisa menggandeng mitra swasta. Anna belum bisa memastikan keikutsertaan swasta asing.
Uniknya, Anna menerangkan pengadaan pita oleh mitra Peruri dengan penunjukan langsung. Ini tentunya bertolak belakang dengan posisi RUU setahun silam, yang mewajibkan tender. Pengadaan pita bukan monopoli, tapi juga dipertimbangkan efisiensi dan kontinuitas serta security printing. Yang penting, tetap mengedepankan transparansi, ujar Anna.
Masalah imbalan premi bagi petugas cukai yang berhasil memenuhi target juga sudah lama diketok. Termasuk punishment jika dia lalai. Ini juga berlaku bagi wajib cukai dan petugas cukai, ungkap Anna.
Menurut Anna, RUU Cukai agak berbeda dengan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU KUP menjerat petugas yang lalai dengan sanksi pidana. Sedangkan RUU Cukai menyerahkan pengaturan tingkah pemungut cukai dengan kode etik.
Belum Sepakat
Meski beberapa hal sudah disetujui, rupanya masih ada beberapa hal yang belum disetujui. Misalnya, pengenaan tarif. Saya tidak bisa bicara banyak soal tarif ini. Masih berlanjut pembahasannya. Sabar yah, Rabu minggu depan akan kami lanjutkan pembahasan, tukas Anna.
Anna juga enggan mengomentari perimbangan daerah. Kami masih menyerap aspirasi daerah soal bagi hasil cukai, tuturnya. Anna sadar, banyak kota yang hingga kini menyangga pendapatan cukai. Terutama, kota penghasil rokok seperti Kediri, Malang, dan Kudus. Soal persentasi bagi hasilnya, Anna belum menemukan angka tepatnya.