Dia lanjutkan, Mabes Polri jangan terjebak dengan nilai uang yang ada di rekening BG saja. Karena ICW memiliki data transaksi yang menggunakan rekening tersebut. "Data tersebut harusnya menjadi acuan untuk proses pemeriksaan Mabes Polri," imbuh Tama.
Karena proses klarifikasi yang dilakukan Mabes Polri dinilai mencurigakan, ICW mendesak agar KPK menyelidiki rekening BG. Selain itu memprioritaskan penuntasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. "Ini penting untuk pembersihan dari praktik korupsi sekaligus reformasi di tubuh Polri," tandas Danang.
Terpisah, Kabareskrim Polri Ito Sumardi, mempersilakan tindakan ICW melaporkan hal ini ke KPK. Namun ia mewanti-wanti ICW untuk memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan. “Jika tidak, tentunya ada aturan hukum,” kata Ito di sela-sela pertemuan Tim Pengawas Century DPR dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK di gedung DPR, Rabu (9/6).
Masih terkait data, Ito berharap ICW tak mendapatkannya dari Laporan Hasil Analisa (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, LHA itu diberikan PPATK langsung kepada instansi penegak hukum. “Kalau sampai nanti keluar (terpublikasi), kita akan tuntut.”
Sejauh ini, masih menurut Ito, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim yang dipimpinnya, tak ditemukan rekening baru milik perwira tinggi Polri yang mencurigakan.