Atas gugatan IHCS ini, juru bicara Freeport Ramdani Sirait sempat menyatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk mematuhi seluruh perjanjian dan peraturan yang berlaku. Dia berkeyakinan KK antara Freeport dan Pemerintah Indonesia cukup adil dan merupakan KK yang lebih baik dibanding dengan negara-negara penghasil mineral lainnya.
Renegosiasi kontrak
Di tempat terpisah, Menteri ESDM Jero Wacik meminta agar perusahaan-perusahaan tambang yang telah mendapat keuntungan besar di Indonesia, bersedia merenegosiasi kontraknya. Menurutnya, negosiasi adalah hal yang wajar. Jero berjanji tidak akan membuat mereka (perusahaan-perusahaan tambang) merugi dengan merenegosiasi kontraknya.
Berdasarkan data status renegosiasi kontrak karya per 29 September 2010, terdapat sejumlah perusahaan yang menolak renegosiasi di antaranya PT Freeport Indonesia dan PT Nabire Bakti Mining. Data tersebut juga menyebutkan perusahaan tambang yang telah menyetujui sebagian pasal renegosiasi adalah PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Vale Indonesia Tbk yang sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco). Sementara itu, sejumlah perusahaan menyetujui seluruh pasal renegosiasi seperti PT Koba Tin dan PT Agincourt Indonesia.
“Kontrak tambang yang ada saat ini terlalu kecil keuntungannya bagi negara. Selain itu, wajar dilakukan renegosiasi karena sudah berumur 30 tahun,” ujarnya.
Terkait tuntutan kenaikan gaji karyawan Freeport, mantan Menteri Pariwisata ini mengatakan hal itu merupakan hal yang wajar mengingat Indonesia adalah negara yang baru belajar demokrasi. Menurutnya, para investor asing mesti berpikir kegiatannya masih lama di Indonesia, sehingga mesti mendengar suara rakyat.
“Kemarin, saya sudah bertemu dengan Dubes AS, dan tadi juga bertemu dengan Menko Inggris beserta Dubes dan jajarannya. Mereka pun nampaknya mengerti,” tuturnya.