“Dari pemantauan ICW, dana kapitasi juga digunakan untuk menyuap kepala daerah, akreditasi puskesmas, dan dana kampanye pilkada oleh petahana,” ujar Febri.
Berikut peta fraud dan korupsi dana kapitasi berdasarkan hasil pemantauan ICW:
No | Pola | Dugaan Pelaku | Penyebab |
1 | Manipulasi dokumen dan isinya untuk perhitungan Jaspel seperti dokumen absensi dan jumlah pegawai | Petugas puskesmas (medis non medis, bendahara, dan kepala puskesmas | 1. Adanya desakan untuk menyetor sebagian dana kapitasi pada atasan. 2. Kebutuhan dana puskesmas yang tidak bisa dipenuhi oleh dana kapitasi, BOK dan lainnya. 3. Adanya keinginan untuk keuntungan pribadi kepala puskesmas dan bendahara 4. Sistem pencatatan pertanggungjawaban keuangan belum baik. 5. Petugas puskesmas takut pada kepala puskesmas |
2 | Pemotongan dan jaspel | Kepala Puskesmas dan Bendahara | 1. Kepala puskesmas memiliki otoritas kuat dalam puskesmas sehingga pegawai tidak berani mengkritik jika terjadi pemotongan anggaran 2. Sistem pengawasan internal pemda lemah |
3 | Menyetor dana hasil pemotongan jaspel pada kepala dinas kesehatan atau kepala daerah (menyuap). Dana juga digunakan untuk membiaya kegiatan lain seperti sertifikasi/akreditasi puskesmas | Kepala Puskesmas dan Bendahara | 1. Ada ketakutan pada atasan untuk dimutasi atau dicopot dari jabatan. 2. Ingin mendapatkan pendapatan dan belanja sesuai dengan keinginannya 3. Sistem pengawasan pegawai rendah 4. Adanya kebutuhan untuk dana kampanye atau dana politik/pilkada |
4 | Manipulasi dan penggelembungan harga pembelian obat dan bahan habis pakai yang didanai dari dana kapitasi untuk operasional. | Kepala Puskesmas dan Bendahara | 1. Sistem pengawasan dan pemeriksaan pertanggungajawaban lemah. 2. Ada pihak lain seperti penyedia obat meubalair dan lainnya yang bersedia memberi atau merekayasa bukti pertanggungjawaban belanja. |
5 | Anggaran ganda, di mana belanja operasional didanai dari dana kapitasi dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan). Kegiatan satu tapi didanai dari dua sumber yakni dana kapitasi dan BOK. Salah satu sumber.dana digelapkan. | Kepala Puskesmas | 1. Adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari belanja operasional 2. Adanya permintaan setoran dari atasan |
6 | Memeras kepala puskesmas pada saat pengesahan rencana pendapatan dan belanja kapitasi setiap tahun. | Kepala daerah dan Kepala Dinas Kesehatan | 1. Menguasai informasi tentang besaran dana kapitasi dan BOK yang diterima puskesmas. 2. Kebutuhan dana politik dan kebutuhan pribadi. 3. Kepala puskesmas dan pegawainya adalah anak buah yang takut pada Kadinkes dan Kepala daerah |
Oleh karena itu, lanjut Febri, melihat kerawanan dalam pengelolaan dana kapitasi selama ini, ICW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap dana kapitasi yang diterima FKTP milik Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia.
(Baca Juga: 6 Penelitian Jaminan Kesehatan yang Mempengaruhi Kebijakan)
Desakan ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa “tugas pemeriksaan dapat mempertimbangkan informasi dari masyarakat”.
“Mengingat fraud dan korupsi dana kapitasi diduga terjadi secara sistematis, luas dan terstruktur, serta sangat berdampak terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan puskesmas, maka BPK harus dan segera melakukan audit terhadap dana kapitasi program JKN 2014-2017,” jelas Febri.
Kasus Bupati Jombang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap Bupati Jombang nonaktif Nyono Suharli Wihandoko dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.
"Terhadap Nyono Suharli Wihandoko dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung 5 April sampai 4 Mei 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu (4/4).