Suatu kegiatan operasional perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya perizinan. Apalagi jika suatu perusahaan tersandung permasalahan hukum atau ternyata terdapat izin yang bermasalah, hal ini dapat mengakibatkan tersendatnya operasi perusahaan, dicabutnya izin perusahaan, bahkan menurunkan reputasi suatu perusahaan. Sementara untuk menjaga stabilitas atau menaikkan nilai saham, suatu perusahaan harus memiliki reputasi yang baik, dalam artian tidak tersangkut masalah hukum.
Sudah pasti setiap perusahaan yang tidak ingin tersandung risiko hukum dituntut harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan atas berbagai aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan tersebut bisa beraneka ragam seperti merger, konsolidasi serta akuisisi, baik akuisisi aset maupun saham.
Dalam rangka kehati-hatian tersebut perlu dilakukan suatu assessment (penilaian) secara komprehensif dan menyeluruh terkait seluruh objek yang akan dibeli maupun diambilalih oleh suatu perusahaan. Penilaian secara komprehensif tersebut dikenal juga dengan uji tuntas atau Legal Due Diligence (LDD).
LDD merupakan uji tuntas atau kegiatan pemeriksaan aspek hukum secara seksama oleh konsultan hukum terhadap suatu objek transaksi perusahaan sesuai dengan tujuan transaksi yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau fakta materiil yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan maupun objek transaksinya.
Berbagai informasi yang berhasil dihimpun konsultan hukum dalam proses LDD bisa menjadi pisau yang digunakan sebagai alat untuk negosiasi harga. Sehingga risiko mengeluarkan budget terlalu besar untuk membeli suatu perusahaan yang ternyata bermasalah atau beberapa izin usaha masih belum tuntas dapat diminimalisir.
“Supaya tahu penyakit perusahaan, supaya klien kita tidak merasa seperti beli kucing dalam karung sekaligus bisa kita gunakan sebagai alat untuk negosiasi harga,” kata Managing Partner pada AKSET Law, Mohamad Kadri, dalam acara Pelatihan Hukum dan Bimbingan Kerja Untuk Fresh Graduate Hukum yang digelar Hukumonline di Jakarta, Rabu (14/2).
Ketika ditemukan beberapa permasalahan hukum perusahaan yang akan dibeli, maka itu merupakan peluang bagi lawyer untuk bisa negosiasi menurunkan harga. Namun ketika ditemukan banyak sekali permasalahan perusahaan tersebut, pembelian perusahaan (transaksi) bisa batal.
Baca Juga : Strategi Pembuatan Due Diligence Tanpa Celah
Oleh sebab itu, skill sangat penting bagi seorang lawyer untuk bisa mem-balancing dengan baik terkait peluang dan risiko transaksi serta mampu secara kreatif memberikan solusi terbaik demi kepentingan transaksi, namun tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Lawyer yang sibuk bilang ga bisa-ga bisa terus itu ga kreatif, tapi lawyer yang sibuk bilang bisa-bisa terus juga bahaya, orang jadi ngeri,” ujar Kadri.
Di acara yang sama, Senior Associate pada AKSET Law Firm, Gabriella M.C. Ticoalu, menjelaskan ada prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan LDD. Pertama, pembuatan MoU atau nota kesepahaman sebagai bentuk perjanjian pendahuluan (preliminary agreement) antara penjual dan pembeli yang berisi ketertarikan untuk membeli suatu objek barang atau usaha.
Namun sebelum komitmen untuk menyepakati janji-janji tersebut, pembeli harus memeriksa kondisi objek jual beli tersebut. Hal ini biasanya dicantumkan di MoU, berapa jangka waktu pembeli untuk melakukan due dilligence process.
Kedua, tahap due diligence process untuk melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang berfungsi menemukan isu mana yang bisa menjadi deal breaker dan isu mana yang bisa dijadikan alat untuk negosiasi harga. Seluruh isu dan informasi yang berhasil dikumpulkan pada tahapan due dilligence process berfungsi sebagai peluru pembeli untuk bernegosiasi pada tahapan selanjutnya.
Ketiga, tahap drafting & negotiating CSPA. CSPA merupakan perjanjian lanjutan dari MoU yang berisi hak dan kewajiban lebih lanjut dari para pihak, namun dalam CSPA belum terjadi jual beli objek.
“Misalnya, selama jangka waktu CSPA pihak penjual dilarang melakukan penambahan modal atau selama jangka waktu CSPA tidak boleh jual aset. Setelah CSPA disepakati, barulah masuk ke dalam proses penandatanganan CSPA yang mengakibatkan CSPA tersebut mulai berlaku efektif terhadap kedua belah pihak,” kata Gabriella.
Keempat, tahap periode conditions presedent (CP). CP memuat hal penting terkait apa yang harus dilakukan pihak penjual atau pihak pembeli sebelum saham ini bisa dialihkan. Dalam usaha perkebunan misalnya. Menurut Gabriella, bila izin perkebunan sudah mau habis dan harus diperpanjang, dalam CP inilah pembeli dapat bernegosiasi agar penjual dapat memperpanjang izin perkebunan tersebut terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap closing.
Sumber: bahan presentasi Pelatihan Hukumonline
Kelima, tahap Closing atau Completion. Jika LDD tersebut sudah closing, maka seluruh tanggungjawab hukum penjual sudah beralih ke tangan pembeli. Bila kemudian ditemukan bahwa ada informasi penting yang disembunyikan oleh penjual sebelumnya dan merugikan pembeli, maka penjual dapat dituntut.
Terkait penuntutan ini, Mohamad Kadri menjelaskan bahwa mekanisme penuntutan tersebut bisa ditemukan dalam conditional sale agreement. Namun, ia mengingatkan bahwa jangka waktu proses penyusunan LDD beragam tergantung pada besarnya size suatu perusahaan, lama berdirinya perusahaan tersebut serta banyak tidaknya anak perusahaan.
“Terlebih jika perusahaan tersebut memiliki banyak cabang perusahaan di berbagai daerah,” katanya.