Hukumonline resmi meluncurkan covid19.hukumonline.com, yakni sebuah platform yang menyajikan segala informasi hukum serta referensi terkait dengan Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Peluncuran platform ini merupakan bentuk kepedulian hukumonline kepada masyarakat dan komunitas hukum yang haus dengan informasi dan referensi hukum.
“Ini bagus dan bermanfaat. Sangat mudah dimengerti dengan konsep Q&A yang simpel serta rujukan ke peraturan untuk mengetahui lebih dalam,” kata Andre Rahadian, Koordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Partner pada DentonsHPRP ini memberikan apresiasi atas inisiatif hukumonline di saat orang membutuhkan banyak informasi mengenai langkah-langkah pencegahan Covid-19.
Seluruh informasi disajikan secara aktual dan dapat dengan mudah diakses. Platform ini menghadirkan informasi yang berasal terutama dari ruang pemberitaan Redaksi, Klinik Hukumonline, seluruh peraturan perundang-undangan terkait Covid-19 serta infografis yang relevan dengan substansi Covid-19.
Platform edisi khusus ini juga untuk membantu publik memahami hak dan kewajibannya di tengah krisis wabah Covid-19. “Ini upaya group hukumonline untuk memberikan informasi-informasi hukum terkini, valid, dan relevan, ” kata Jan Ramos Pandia, Direktur Bisnis Hukumonline menjelaskan.
Informasi hukum yang disajikan mulai dari berita atas respon pemerintah pusat dan daerah hingga berbagai produk hukum dan dokumen resmi lainnya. Informasi dari pemberitaan dan Klinik Hukumonline dikemas dalam sebuah menu bernama Frequently Asked Question (FAQ).
Menu FAQ ini berisi mengenai informasi Covid-19 yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ada tujuh kategori yakni Pemerintahan; Ketenagakerjaan; Pariwisata; Bisnis; Kesehatan dan Keagamaan; Hukum Pidana; serta Profesi Hukum dan Layanan Masyarakat.
Sedangkan informasi dari sisi peraturan perundangan-undangan terdapat dalam menu Regulasi Covid-19 di platform ini. Menu ini menyajikan ratusan peraturan dari pemerintah pusat dan daerah. Pada peraturan pemerintah pusat dibagi menjadi enam kategori yakni Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; Aparatur Sipil Negara; Imigrasi; Jasa keuangan; Kesehatan; dan Ketenagakerjaan. Sedangkan peraturan daerah akan dibagi sesuai dengan provinsinya masing-masing.
Baca:
- ASN yang Nekat Mudik Bisa Kena Sanksi
- Hukumonline Pro, Cara Jitu Tetap Update Perkembangan Hukum dari Rumah
- Ini Rincian Kegiatan yang Dibatasi dalam Penerapan PSBB di Jakarta
Bobby Rahman Manalu, advokat dan Partner firma hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) mengungkapkan dukungannya. “Luar biasa sekali. Portal kompilasi ini sangat membantu publik,” ujar Bobby. Ia merasa terbantu baik sebagai praktisi hukum maupun sebagai bagian dari masyarakat.
“Pemerintah perlu mengapresiasi ini karena Hukumonline mengerjakan sesuatu yang harusnya dilakukan Pemerintah,” ujar Bobby. Berbagai informasi perkembangan hukum di tengah pandemic Covid-19 ini dirasakannya sering simpang siur. Padahal sangat penting untuk publik luas mendapatkan kejelasan hukum yang akurat. Apalagi bagi kalangan lawyer yang akan menjawab pertanyaan klien.
Informasi lain yang tertuang dalam platform ini adalah beragam infografis mengenai Covid-19. Mulai dari infografis mengenai “Panduan Mengisolasi Diri Sendiri”, Perbedaan Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar” hingga “Hak Rakyat Jika Terjadi Lockdown” terdapat dalam covid19.hukumonline.com. Memahami informasi yang tersedia sangat penting untuk tidak salah mengambil langkah dan kebijakan.
Wahyu Andrianto, dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga menyampaikan apresiasinya. “Sangat bermanfaat, ini luar biasa,” katanya yang juga menjabat Ketua di Center of Health Law and Policy Indonesia, Universitas Indonesia. Tentu saja, seluruh informasi dalam covid19.hukumonline.com akan terus di-update sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia.
Semoga, platform ini berguna bagi Anda semua dan selamat membaca!
#Hukumonline #Covid19Indonesia #Virus #Corona #VirusCorona #CoronaIndonesia #Covid #Covid19 #Hukum #HukumIndonesia