Selain persoalan efektivitas, Arif menyoroti aspek hukum lain PPLH, yaitu tumpang tindih perizinan dan kekosongan mekanisme kerjasama antar daerah.
Mitra kerja KLH di Senayan, Komisi VII DPR juga sudah membaca masalah sinergi antar pemangku kepentingan. “Ego sektoral masih ada,” kata anggota Komisi VII, Satya Widya Yudha.
Satya menegaskan Komisi VII DPR terus mendorong para pemangku kepentingan untuk punya pemahaman yang sama terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masalahnya, KLH akan selalu menghadapi masalah anggaran untuk menjalankan tupoksi. Apalagi jika mengharapkan KLH menjalankan semua agenda RPPLH.
Karena itu, DPR akan terus mendorong integrasi semua sektor agar mematuhi RPPLH. “Kuncinya adalah koordinasi,” pungkasnya.