HR Syamsul Rizal: Hanya Satu Organisasi Notaris yang Diakui
Terbaru

HR Syamsul Rizal: Hanya Satu Organisasi Notaris yang Diakui

Ratusan perwakilan notaris dari berbagai wilayah di Indonesia baru saja usai mengggelar Kongres Nasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada 22-25 Januari 2003. Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra langsung membuka acara tersebut.

Bacaan 2 Menit

Apa tidak mungkin sesama notaris berantem menyikapi kebijakan itu?

Notaris itu paling mudah diatur Pemerintah karena tidak punya pretensi apa-apa. Nggak pernah namanya berantem. Nggak pernah. Kita menyadari siapa sih kita sebenarnya. Apalagi, kalau kita sadar akan keluhuran dan martabat notaris. Walaupun kita menjadi notaris seorang pengusaha nasional terkenal, kita nggak bisa berkoar-koar ke masyarakat.

Salah satu yang potensial membuat perpecahan notaris adalah ketentuan mengenai rekomendasi. Kabarnya, hanya rekomendasi INI yang diakui. Benarkah?

Kebetulan, saya juga mewakili sekretariat mengadakan rapat rekomendasi dua minggu sekali. Kami bertugas menyeleksi berkas-berkas pemberian rekomendasi. Rekomendasi ini nanti ditandatangani oleh Ketua Umum dan saya sebagai sekretaris. Selanjutnya, rekomendasi inilah yang dijadikan pegangan oleh Depkeh dalam memproses permohonan, baik perpindahan maupun pengangkatan notaris baru. 

Apa yang sebaiknya dilakukan terhadap notaris-notaris nakal?

Saya cuma berharap jangan sampai bikin papan nama saja. Sementara, ia sendiri  tidak pernah aktif. Sebenarnya, saya ingin menegur. Cuma kalau kita tegur, dia bisa bilang saya bukan anggota INI kok. Kalau sudah begitu, kami kan tak punya wewenang lagi. Itulah resikonya kalau beragam organisasi.

Terus, hal itu juga berdampak pada rekomendasi perpindahan. Seorang notaris yang belum mapan bisa saja pindah dengan menggunakan rekomendasi organisasi tertentu. Padahal, sebenarnya dia belum layak. Saya kira itu harus dihindari.

Kalau dengan satu wadah, kita berwibawa, mudah untuk menindak dan pengawasannya pun lebih gampang. Dengan satu organisasi, lebih mudah ditentukan parameter yang memungkinkan seseorang pindah wilayah kerja. Tidak ada lagi beda-beda.

Bagaimana mekanisme penindakan notaris yang dinilai bersalah?

Saat ini, INI mempunyai Majelis Kehormatan Daerah (MKB) dan Majelis Kehormatan Pusat (MKP). MKD melakukan pengawasan dan tindakan yang sifatnya internal manakala terjadi pelanggaran kode etik. Biasanya, kalau ada kasus diselesaikan lebih dahulu di tingkat MKD. Baru, banding ke MKP.

Halaman Selanjutnya:
Tags: