"Hal ini penting untuk menjamin kendali Negara di dalam tata laksana organisasi agar tetap setia pada tujuan Negara yaitu mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia," kata dia.
Rasyid menambahkan, SP PGN juga menolak semua usaha untuk mengkerdilkan dan menghilangkan peran PGN sebagai BUMN yang menyalurkan dan menyediakan gas bumi yang ramah lingkungan buat seluruh pelosok negeri baik setelah holding energi terbentuk maupun tidak.
SP PGN juga menyayangkan pernyataan pihak-pihak tertentu yang seolah-olah ingin menjadikan PGN sebagai jaminan untuk memperkuat permodalan Pertamina dalam skema holding Migas dimana Pertamina sebagai holding jadi dijalankan.
“Pernyataan itu sulit diterima, karena akan mempengaruhi struktur pendanaan PGN untuk terus berkembang dan hanya memperlihatkan kesan bahwa Pertamina butuh pendanaan,” kata Rasyid.
Sementara itu, terkait harga gas yang tinggi, ia menyatakan semestinya itu bukan semata-mata menjadi alasan pembentukan holding karena hal tersebut seharusnya tidak terjadi apabila kementrian BUMN punya sikap tegas dalam mengatur BUMN dan anak usahanya.
"Kiranya kementerian BUMN dapat berperan lebih besar untuk bertindak sebagai 'Super Holding' yang membawahi ratusan BUMN dan berperan sebagai dirigen dalam mensinergikan seluruh BUMN di bawahnya, tidak sekedar urusan administrasi dan birokrasi semata," katanya.
Ia menegaskan, SP PGN selalu mendukung langkah pemerintah untuk terus memaksimalkan kinerja BUMN sehingga bermanfaat bagi kemakmuran rakyat melalui cara-cara yang baik dan tepat guna. (ANT)