Setiap profesi pasti memiliki risiko, termasuk pengurus/kurator. Dalam proses kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengurus/kurator memiliki peran sentral sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Karena peran penting itu pula, tak sedikit kurator/pengurus yang mengalami kriminalisasi. Bahkan tak hanya itu, dalam beberapa kasus kurator/pengurus terjerat dalam pusaran pidana karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Misalnya bersepakat membuat tagihan fiktif atau penggelembungan utang yang dapat merugikan kreditur/debitur, saat bertugas dalam perkara kepailitan/PKPU.
Menurut Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Oscar Sagita, apapun profesinya, tindakan kriminalisasi tidak dibenarkan dan harus dilawan. Namun jika kurator/pengurus melakukan kesalahan dalam bertugas, maka hal itu bukanlah kriminalisasi.
Baca Juga:
- MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya
- Advokat Ini Usul Permohonan PKPU Hanya Boleh Diajukan Debitor
- Menyoal Hanya Advokat yang Boleh Ajukan Perkara Kepailitan-PKPU
“Yang namanya kriminalisasi mau itu kurator atau bukan, itu harus dilawan. Tapi kalau memang terbukti bahwa memang melanggar hukum, jangan katakana sebagai kriminalisasi. Bukan karena dia kurator, terus dia dikriminalisasi,” kata Oscar kepada Hukumonline, Rabu (22/5).
Oscar mengaku, selaku pemimpin tertinggi dalam IKAPI, dia terus mengingatkan anggota untuk bekerja dengan extra hati-hati, terutama di area yang membutuhkan persetujuan atau izin. Cara yang paling tepat agar terhindar dari kriminalisasi ataupun pidana adalah kurator/pengurus harus berpegang teguh pada aturan dan sesuai hukum yang berlaku.
Dia pun mengingatkan kurator/pengurus untuk tidak serakah. Menurutnya, serakah merupakan kelemahan manusia, termasuk kurator/pengurus.