Setelah sempat ditunda selama 12 hari, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (30/10) telah memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap HHP dan Catherine Boggs, mantan foreign counsel HHP (Tergugat I dan II). Gugatan tersebut diajukan oleh PT Permindo Tubularta (Penggugat) selaku mantan klien HHP.
Penggugat merasa dirugikan atas jasa hukum yang diberikan Tergugat I dan II sehubungan dengan sengketa segitiga Permindo dan Twin Oilfield Services (TOS) serta Equatorial Energy Inc (EEI).
Permindo dan TOS sebelumnya sempat berencana mengajukan gugatan terhadap EEI di Pengadilan Alberta, Kanada. Namun, gugatan tersebut digugurkan setelah kedua belah pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoS).
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai I Gde Putra Jadnya menyebutkan bahwa penggugat sebenarnya telah tidak menyetujui tindakan Ken Cooper yang menandatangani MOS untuk kepentingan Permindo dan TOS.
Namun jika dihubungkan dengan bukti P-7, majelis menilai bahwa penggugat sebenarnya juga menyetujui MOS. Penggugat hanya meminta agar pembayaran MOS tersebut langsung dimasukkan ke rekening penggugat.
Tunduk hukum pidana internasional
Mengenai bukti-bukti penggugat selebihnya, menurut Majelis, penggugat hanya membuktikan tentang hubungan hukum yang terkait antara penggugat dengan TOS. Selain itu, yang berkaitan dengan sengketa drilling dalam kaitan hubungan perjanjian yang melibatkan perusahaan di luar negeri yang tunduk pada putusan hukum perdata internasional
Berdasarkan bukti-bukti berupa akta-akta kuasa, kesepakatan maupun bukti-bukti yang bersifat korenspondensi yang diajukan ke persidangan, majelis tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II. Mengenai pembayaran MOS yang harus masuk ke rekening penggugat, itu bukan menjadi tanggung jawab tergugat I dan II
Majelis berpendapat tergugat I dan II telah melakukan tugas sesuai dengan akta-akta yang disepakati. Selain itu, tugas dan kewenangannya adalah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang dan penunjukkannya. Oleh karenanya, dalam amar putusan, Majelis menyatakan menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Permindo.
Kedua belah pihak diberi kesempatan oleh Majelis untuk menggunakan upaya hukum banding apabila merasa keberatan dengan putusan yang dijatuhkan hari ini. Kuasa hukum Penggugat berencana akan meminta salinan putusan terlebih dahulu sebelum mengajukan memori banding.
Melalaikan kewajiban
Permindo menggugat HHP atas dasar perbuatan melawan hukum lantaran perbuatan salah satu foreign counsel-nya, Catherine Boggs dianggap telah sengaja melalaikan pekerjaannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihaknya.
Permindo pernah menyewa HHP untuk menyelesaikan sengketa perjanjian pengeboran minyak yang melibatkan Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd (Pilona) dan Equatorial Energy Inc (Equatorial), suatu perusahaan yang berbasis di Kanada.
Catherine Boggs yang dipandang telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang penasehat hukum. Seharusnya, Catherine Boggs menyampaikan terlebih dahulu ke Permindo, draf MoS yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa antara Permindo dan Pilona-Equtorial yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Alberta, Kanada. Apalagi MOS tersebut ditandatangani oleh Ken Cooper, yang kuasanya untuk mengurus sengeketa telah dicabut oleh Permindo.
Namun menurut HHP, mereka telah meminta Permindo untuk melakukan klarifikasi tentang pencabutan kuasa tersebut. Catherine Boggs ketika itu menjelaskan bahwa Ken Cooper adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam penyelesaian sengketa dengan Pilona.
Selain itu, meski Permindo telah mengeluarkan dokumen pencabutan kuasa, kenyataannya Permindo tetap melibatkan dan membiarkan Ken Cooper melakukan negosiasi penyelesaian sengketa dengan Pilona.