Lembaga peradilan kembali “ternoda” setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan bernama Kayat bersama seorang pengusaha bernama Sudarman melalui pengacaranya Johnson Siburian, Jum’at (3/5/2019) malam. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait jual beli perkara di PN Balikpapan. Kayat diduga menerima uang suap Rp100 juta dari komitmen fee sebesar Rp500 juta.
Diduga Hakim Kayat menerima suap terkait penanganan perkara pemalsuan surat di PN Balikpapan. Ia disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Sementara sebagai pemberi suap yaitu Sudarman dan Johnson Siburian. Keduanya disangkakan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Baca Juga: Hakim PN Balikpapan Tersangka Suap, MA Terus Berbenah
Kasus berawal dari putusan perkara bernomor 697/Pid.B/2018/PN Bpp, dimana Sudarman divonis lepas dari segala tuntutan dalam dalam kasus pemalsuan surat pada Desember 2018. Padahal, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Balikpapan bernama M. Mirhan menuntut selama 5 tahun.
Ternyata sebelumnya, Kayat selaku hakim pernah bertemu dengan Johnson, kuasa hukum Sudarman dan menawarkan bantuan dengan imbalan Rp500 juta jika ingin kliennya bebas. Sudarman menjanjikan akan memberi Rp500 juta jika tanahnya yang ada di Balikpapan laku terjual.
Setelah mendapat uang muka penjualan rumah itu, pada 3 Mei 2019, Rosa dan Johnson menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada Kayat di PN Balikpapan. Sedangkan Rp100 juta lain dltemukan di kantor Johnson yang diketahui berasal dari kantor hukum Jodi Advokat & Legal Consultant. Hingga akhirnya mereka ditangkap KPK di tempat yang berbeda.
Tentunya, penangkapan hakim ini menambah daftar panjang nama-nama hakim yang terlibat praktik korupsi (suap) di lingkungan pengadilan (judicial corruption). ICW mencatat sejak era kepemimpinan Ketua MA Hatta Ali, sudah ada 20 orang hakim yang terlibat praktik korupsi. Kejadian ini seharusnya menjadi bahan refleksi serius dua institusi pengawas hakim, yakni Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial (KY).
“Tertangkapnya hakim Kayat karena tersangkut kasus korupsi mengkonfirmasi sistem pengawasan belum berjalan optimal meski sudah ada regulasi pengawasan dan pembinaan di MA. Ke depan dua lembaga tersebut penting merumuskan ulang grand design pengawasan, bahkan jika diperlukan dapat melibatkan KPK sebagai pihak eksternal,” tulis ICW dalam keterangannya, Minggu (5/4/2019).