Menurutnya, penegakan hukum pun, salah satu mengantisipasi meningkatkan angka kejahatan di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi Polri, kata Yorrys, menunjukan peningkatan angka kejahatan sebesar 11,80 persen sepanjang penerapan PSBB di beberapa daerah. Jenis kejahatan didominasi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran minimarket.
Anggota Komisi V DPR Irwan menilai penerapan PSBB belum signifikan menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia. “Yang terjadi banyaknya rakyat terjangkit Covid-19 tanpa mampu terdeteksi pemerintah, begitu pula yang meninggal karena Covid-19,” ujarnya.
Berdasarkan data per 28 April 2020 yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tercatat 415 kasus positif baru, total kasus positif sebanyak 9.511, total pasien meninggal 733 orang, total pasien sembuh 1.254 orang. Kemudian, total pasien dirawat sebanyak 7.484, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 20.428, jumlah orang dalam pengawasan (ODP) 213.644.
Irwan mengatakan PSBB bersifat pengendalian aktivitas masyarakat, berbeda dengan kebijakan penerapan lockdown atau karantina wilayah dengan menghentikan aktivitas masyarakat. Dia mengakui konsekuensi karantina memang memberatkan beban keuangan pemerintah. Sebab, pemerintah/negara harus memenuhi segala kebutuhan hidup rakyat dan ternak sebagaimana diatur UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Itulah kelemahan PSBB karena filosofinya pembatasan sosial yang tergantung skalanya. Jadi agak pragmatis dalam pelaksanaanya, multitafsir dalam pengambilan kebijakan. Beda dengan lockdown, tidak ada wilayah abu-abu, intinya semua dihentikan,” ujar politisi Partai Demokrat itu. Baca Juga: Sejumlah Usulan LBH Jakarta dalam Penanganan Covid-19
Dampak PSBB
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan juga meminta kebijakan PSBB harus dievaluasi menyeluruh efektivitasnya. Bila ternyata masih belum efektif juga, opsi karantina wilayah menjadi pilihan yang perlu dipersiapkan pemerintah pusat dan daerah. Termasuk anggarannya perlu diperhitungkan sesuai jumlah kebutuhan daerah yang bakal dikarantina secara total.
Sambil menanti hasil, pemerintah berkewajiban memantau kondisi masyarakat akibat penerapan PSBB terutama masyarakat yang terganggu perekonomiannya. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Sebab, sejak awal kebijakan PSBB menuai polemik.