Tantangannya adalah Mahkamah Agung (MA) harus menempatkan para hakim yang tepat dan memahami hukum adat di suatu daerah dimana mereka ditempatkan. “Konsep mutasi dan promosi di MA harus mensyaratkan bahwa hakim yang bersangkutan memahami dan bisa menggali nilai-nilai adat dalam masyarakat dimana dia bertugas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lilik mengatakan posisi hukum adat di peradilan nasional saat ini seperti antara ada dan tiada. Di satu sisi, hukum adat memang benar-benar ada dan eksis, tetapi di sisi lain pemerintah dan DPR belum memformalkan pengakuan eksistensi hukum adat ini ke dalam peraturan perundang-undangan.
Peneliti Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Rikardo Simarmata mengatakan Indonesia bisa mencontoh negara Eritrea dan Papua Nugini yang telah sukses menghidupkan hukum adat ke peradilan nasional mereka.
Rikardo menjelaskan Eritrea merupakan satu-satunya negara di Sub Sahara Afrika yang hampir semua hukum adatnya dituliskan, yakni ada 23 dari 27 golongan hukum adat. Pada 1992, pemerintah Eritrea membentuk peradilan desa sebagai peradilan tingkat pertama, tetapi kebijakan ini tak berhasil.
“Selanjutnya, pada 2003 dibentuk Peradilan Komunitas sebagai kombinasi dari peradilan adat dan peradilan perdamaian. Peradilan komunitas didudukan sebagai peradilan tingkat pertama di bawah pengadilan distrik, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung,” jelasnya.
Peradilan Komunitas ini menangani kasus-kasus kehidupan sehari-hari yang tidak kompleks seperti perkara perdata (sengketa batas tanah, benda bergerak dan tidak bergerak dengan nilai tertentu) dan pidana (intimidasi, kerusakan harta milik disebabkan ternak dll). Hakim menggunakan hukum negara dan adat ketika menyelesaikan kasus tersebut.
Kebijakan ini pun akhirnya efektif. “Sejak 2003, sengketa yang diselesaikan di Peradilan Komunitas sebanyak 60 persen (dari total kasus yang masuk,-red),” ujanrya.
Sedangkan, di Papua Nugini, peradilan adat yang sukses berada di Bougainville –sebuah negara bagian (provinsi) di Papua Nugini-. Pada 2008, pemerintah Papua Nugini mengadakan asesmen terhadap daerah otonom itu dan menyimpulkan bahwa peradilan formal tak memadai untuk merespn kebutuhan masyarakat dan tidak memberdayakan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.
Berdasarkan asesmen itu, lanjut Rikardo, pemerintah menunjuk Pusat Perdamaian dan Rekonsiliasi Bougainville untuk melatih masyarakat mengenai penyelesaian konflik terutama melalui mediasi. “Masyarakat merasakan dampak positif dari pelatihan-pelatihan tersebut,” ujarnya.
Beberapa alasannya adalah para pihak jadi merasa mendapat informasi yang memadai mengenai hak-haknya; peradilan informal/adat dianggap objektif dan tidak bias; peradilan informal/adat dianggap mampu memulihkan keharmonisan kelompok; dan terdapat perubahan kesadaran serta perilaku mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.