TPI bukannya membantah argumentasi pemohon. Malah TPI sengaja menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, yakni Direktur TPI Erwin Andersen dan Direktur PT Global Mediacom, Tbk Budi Rustanto. Keduanya memastikan bahwa utang obligasi sudah lunas. Kesaksian Erwin dan Budi Rustanto ditepis majelis karena keduanya memiliki keterkaitan dengan TPI, sehingga terbuka kemungkinan kesaksian mereka conflict of interest.
Bukti laporan pencurian lembar obligasi yang diajukan TPI tidak menguatkan argumen kuasa hukum TPI. Sebelumnya, kuasa hukum TPI menyatakan obligasi itu hanya akal-akalan untuk menutupi dugaan penggelapan uang TPI yang dilakukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana. Utang telah dilunasi pada 23 Desember 1996 melalui transfer lewat BNI. Meski sudah lunas, lembar asli obligasi berada di Shadik Wahono, orang yang diduga tanan kanan Tutut. Shadik diduga mencuri obligasi itu untuk menagih pada TPI melalui dua perusahaan, yakni Fillago Limited dan Crown Capital.
Majelis hakim berpendapat laporan ke kepolisian itu belum dapat membuktikan ketidakabsahan obligasi yang ada di tangan pemohon. Permintaan pelunasan dengan transfer lewat BNI, kata majelis hakim, tidak ada kaitannya dengan obyek permohonan pailit, yakni obligasi. Sebab ketika itu, TPI belum menerbitkan obligasi.
Pembuktian Sederhana
Majelis hakim menilai permohonan pailt Crown Capital memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebab terbukti bahwa Crown Capital memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. TPI juga memiliki lima kreditur lain. Dengan demikian syarat pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juga terpenuhi.
TPI berutang kepada Asian Venture Finance Limited sebesat AS$10,325 juta. Utang atas pembiayaan kendaraan pada PT U Finance Indonesia sebesar Rp274,077 juta. Selain itu, TPI juga berutang kepada Yayasan TVRI sebesar Rp2,991 miliar serta PT Media Nusantara Cipta Tbk sebesar Rp195,109 miliar dan Rp155,500 miliar yang jatuh tempo pada 2009.
Usai bersidang, kuasa hukum TPI, Marx Andryan menyatakan putusan majelis hakim terlalu dipaksakan. Ada beberapa bukti yang tidak dipertimbangkan majelis hakim, antara lain bukti pelunasan utang. “Kita pasti akan mengajukan kasasi,” ujar Marx.
Sementara, kuasa hukum Crown Capital Ibrahim Senen menyatakan menghargai putusan majelis hakim. Menurut Ibrahim putusan sesuai dengan fakta hukum di persidangan. “Harapannya dengan putusan ini TPI bisa menyelesaikan kewajiban membayar utang,” ujar Ibrahim.