Padahal, pengumuman atau penerbitan temuan secara publik akan sangat berguna ketika aparat pemerintahan menolak untuk bekerja sama dengan subkomite atau menolak menerapkan rekomendasi-rekomendasi dari subkomite.
Usaha sendiri
Oleh karena itu, usaha-usaha pada tingkat nasional sebenarnya dapat lebih efektif memperbaiki kondisi LP pada umumnya dan pemenuhan hak-hak asasi napi pada khususnya. Pendekatan yang digunakan pun harus pendekatan yang sistematik, yaitu perbaikan-perbaikan terhadap sistem pidana di Indonesia.
Sebagai batu pijak awal, pengaturan hak-hak napi dalam perundang-undangan harus diatur secara lengkap dan terintegrasi dalam sistem pidana. Namun selain itu, aparat LP dan pihak-pihak terkait lainnya juga harus mendapatkan sosialisasi tentang perundang-undangan yang berlaku. Caranya, dengan tiada putus asa mengadakan pelatihan-pelatihan berkualitas yang dapat memberikan penjelasan kepada aparat LP tentang mengapa dan bagaimana hak-hak napi itu dipenuhi penikmatannya.
Perbaikan nasib napi tidak dapat hanya mengandalkan tata perundang-undangan formal. Peningkatan kesejahteraan napi harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan karyawan dan aparat LP. Sehingga, berbagai praktek pungli atau pemerasan dapat dikurangi kalau tidak dihilangkan.
Tentunya, peningkatan kesejahteraan ini tidak dapat berjalan sendiri. "Kendaraan" yang paling dapat diandalkan untuk menopang kesejahteraan ini adalah sistem pengawasan dan kontrol yang baik terhadap aparat. Hal-hal seperti penindakan tanpa pandang bulu terhadap aparat yang korup dan adanya kunjungan-kunjungan evaluasi ke LP secara berkala harus digiatkan.
Jika kita menginginkan masyarakat aman dari kejahatan, maka perbaikan nasib napi beserta segala haknya, adalah hal yang mutlak. Jika hak-hak mereka diperhatikan dengan baik, bukan mustahil mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan damai.