.JPG "Hukumonline.com")
Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Yuliadi M.M.
Director of International Engagement and Policy Reform Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Stephanie Juwana, mengatakan tahun 2019 LIPI memperkirakan kekayaan laut Indonesia mencapai Rp1,7 triliun. Bahkan, Dewan Kelautan Indonesia tahun 2013 memperkirakan nilainya lebih tinggi yakni Rp2,4 triliun. Untuk itu, potensi kekayaan laut Indonesia itu harus dikelola secara berkelanjutan.
“Kenapa ekonomi kelautan yang berkelanjutan itu penting, karena kalau sifatnya ekstraktif dan mengabaikan faktor lingkungan dan sosial, maka bertentangan dengan konstitusi,” kata dia dalam kesempata yang sama.
Komunitas internasional juga mendukung agar setiap negara menerapkan riset atau penelitian untuk menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Misalnya, dokumen yang dikeluarkan Badan Pangan PBB, FAO dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries dan UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Penelitian perlu diprioritaskan untuk mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan untuk mengetahui kondisi kesehatan laut, potensi atau nilai aset laut, dan untuk mengetahui tingkat keadilan dalam pemanfaatan laut dan perlindungan HAM.
Menurut Stephanie, jika kebijakan yang diterbitkan tidak berdasarkan penelitian, dampaknya antara lain kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya terancam; pemanfaatan aset ekonomi laut tidak optimal; dan terjadi ketidakadilan dalam pemanfaatan laut yang melanggar HAM.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Ari Purbayanto meminta agar sistem informasi perikanan mampu diakses oleh nelayan kecil. Sebab, nelayan kecil termasuk kelompok masyarakat marginal yang memiliki keterampilan, pendidikan, dan investasi yang rendah karena menggunakan kapal kecil dengan metode penangkapan ikan secara tradisional. “Selama ini nelayan kecil sangat minim mendapat informasi,” kata dia.
Ari juga melihat di era indsutri 4.0 bisnis perikanan harus didorong dengan memanfaatkan teknologi digital (cyber-physical system) melalui pengembangan industri perikanan yang efektif dan efisien. “Pengembangan industri perikanan tangkap diperlukan untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Menurut Ari, setidaknya ada 5 strategi untuk mengembangkan kelautan dan perikanan di era revolusi 4.0. Pertama, mendorong agar pemerintah, perusahaan, dan pelaku utama perikanan dan kelautan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk akses informasi perikanan dan kelautan. Kedua, mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robotic, cybersecurity, cloud, dan augmented reality untuk memberikan keuntungan dan meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya.
Ketiga, pelaku dan masyarakat perikanan mampu melakukan inovasi teknologi dengan kolaborasi bersama sektor lainnya. Keempat, pemerintah harus menjadi wahana yang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir nusantara dengan membangun manusia modern, tapi tetap berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kelima, pemerintah harus memiliki kebijakan dan peta jalan yang tepat serta terintegrasi dalam pengelolaan dan pembangunan sektor perikanan dan kelautan nasional.