Guru Besar Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mempertimbangkan kembali dalam membuat investment agreement, khususnya Bilateral Investment Agreement (BIT).
Hikmahanto menilai pada saat Indonesia berada di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia memang agresif untuk mengundang investor asing. Berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan agar investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia. Dengan BIT, Indonesia meyakinkan investor asing bisa terhindar dari kekhawatiran seperti ekspropriasi, pembatasan pengiriman uang, dan pembatasan ruang gerak investor.
Kini, Hikmahanto mengajak pemerintah untuk berpikir ulang tentang BIT. Indonesia sekarang tidak sama dengan Indonesia di tahun 1960-an. Kini, tanpa pemanis pun, Indonesia diyakini dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Daya tarik yang utama bagi investor adalah pasar, dan Indonesia memiliki saya tarik itu.
“Jika pemerintah merasa investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia tanpa sweetener, sudah saatnya Indonesia mengakhiri segala macam Investment Agreement,” ucap Hikmahanto dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jumat (15/3).
Pemikiran ini bukannya tanpa alasan. Indonesia sering dirugikan dengan BIT tersebut. Contoh saja BIT antara Indonesia dengan Inggris. Dengan adanya BIT tersebut, investor Inggris diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya adalah tidak dikenakan pembayaran pajak. Sementara itu, hampir tidak ada investor Indonesia yang berinvestasi di Inggris dan negara-negara maju lainnya.
Sebaliknya, ketika Indonesia hendak berinvestasi ke negara-negara lain yang cenderung melakukan ekspropriasi, pemerintah Indonesia justru tidak membuat BIT dalam rangka melindungi para investor Indonesia. Kendati demikian, jika Indonesia tetap ingin membuat BIT, pemerintah seharusnya membuat BIT ke negara-negara yang dikhawatirkan melakukan ekspropriasi dalam rangka melindungi para investor Indonesia, contohnya BIT antara Indonesia dengan Afghanistan.
Selain mengajak berpikir ulang untuk meneruskan BIT, Guru Besar Hukum Internasional ini juga mengimbau Indonesia keluar dari Internasional Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Soalnya, dalam lima tahun terakhir, Indonesia selalu dirugikan dengan tingkah para investor asing yang berada di Indonesia. Para investor tersebut selalu memanfaatkan ICSID ketika berperkara dengan Indonesia. Naasnya, Indonesia selalu kalah.