Pengembangan kualitas SDM yang dimaksud Huala termasuk juga di daerah. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengeluhkan susahnya Pemerintah menata regulasi di daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat beragam peraturan dan seringkali regulasi yang diterbitkan menghambat kemudahan berusaha. “Di daerah kita harus melakukan kerja besar,” ujarnya.
Huala Adolf menyarankan agar Pemerintah pusat membuat panduan yang jelas dan terus melakukan koordinasi agar regulasi daerah sejalan dengan regulasi yang dibuat pusat. Ia yakin 50 persen persoalan penataan regulasi bisa diatasi jika sudah ada panduan yang jelas. “Saya lihat bahwa pusat harus memberikan rambu-rambu, guidelines, dan rapat koordinasi dengan pusat harus ditingkatkan. Itu memang konsekuensi dari wilayah kita kita yang besar, beragam, dan banyak sekali budaya daerah, beda-beda hukum daerah,” pungkasnya.
(Baca juga: Perlu Dipahami! Pemerintah Tetapkan 5 Dimensi Penataan Regulasi Nasional)
Berkaitan dengan panduan itu, Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan 5 dimensi penataan regulasi pekan lalu. Kelima dimensi itu menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.