Lebih jauh, tergugat menganggap gugatan ini kurang subyek. Kalau penggugat berkeyakinan bahwa Munir meninggal karena diracun, kata tergugat, mestinya PT Angkasa Pura Indonesia bandara Soekarno-Hatta juga harus turut digugat. Perusahaan inilah yang bertanggungjawab atas masuknya barang-barang bawaan, terutama barang berbahaya (dangerous goods).
Tergugat juga menolak tuntutan penggugat yang membebankan biaya jasa pengacara sebesar Rp 1,3 miliar kepada para tergugat. Penolakan ini didasarkan pada yurisprudensi MA No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan: Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.
Dan, yang unik, tergugat menilai gugatan Suciwati ini tidak jelas dan kabur (obscure libel) lantaran sejumlah data yang dipakai dalam posita menggunakan bahasa asing dan tidak diterjemahkan secara resmi oleh penerjemah tersumpah (sworn translater). Hal itu, kata tergugat, dapat menimbulkan penafsiran yang beragam.
Untuk mengingatkan, selain PT Garuda, ada 10 pihak yang menjadi tergugat dalam perkara dengan register No. 277/Pdt.G/2006 ini. Mereka adalah Indra Setiawan (Dirut PT Garuda Indonesia 2002-2005), Ramelgia Anwar (Vice President Coorporate Security 2002-2005), Rohainil Aini (Flight Operation Support Officer 1998-2005), Pollycarpus B. Priyanto (Staf Aviation and Internal Security), Sabur M. Taufik (pilot), Yetty Susmiarti (awak kabin), Oedi Irianto (awak kabin), Brahmania Hastawati (purser), Pantun Matondang (pilot) dan Madjib Radjab Nasution (purser).
Beberapa hal yang dipersoalkan penggugat dalam perkara ini diantaranya pemindahan kursi yang tidak sesuai dengan boarding pas, adanya kru Garuda dengan surat tugas yang cacat hukum, gross negligence dalam mengawasi makanan dan minuman yang mengakibatkan kematian Munir, dan gross negligence dalam menangani sakitnya Munir.
Penggugat meminta ganti kerugian total 14,3 miliar rupiah. Ganti kerugian tersebut terdiri dari ganti kerugian materiil sebesar Rp4.028.407.100, kerugian immateriil sebesar Rp 9.000.700.400, dan biaya jasa pengacara sebesar Rp 1,3 miliar.