Namun perjuangan dan penantian panjang para penggugat tidak membuahkan hasil. Majelis hakim dalam putusannya lebih memilih untuk menolak gugatan si mantan pilot. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, demikian hakim Makmun membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpendapat, dari fakta persidangan terungkap bahwa para penggugat terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu masing-masing lima tahun.
Oleh karena tunduk pada PKWT, hakim beranggapan bahwa para penggugat tidak berhak atas uang penggantian hak. Hakim bersikukuh menyatakan bahwa uang penggantian hak hanya berhak diterima pada pekerja yang terikat dalam PKWTT. Hakim tidak menjabarkan lebih jauh sah tidaknya PKWT yang diberlakukan manajemen Lion Air. Bisa jadi, keengganan hakim itu lantaran sikap penggugat yang cenderung pasif memperjuangkan status hubungan kerja mereka.
Berdasarkan salinan dokumen gugatan yang diperoleh hukumonline, tidak ada satu pun petitum alias tuntutan penggugat yang memohon kepada hakim untuk terlebih dulu menetapkan status hubungan kerja para penggugat berubah menjadi PKWTT. Demikian pula dalam bagian fundamentum petendi atau posita gugatan. Para penggugat sama sekali tidak menyinggung mengenai tidak sahnya PKWT.
Boleh jadi para penggugat memiliki argumentasi sendiri sehingga tidak memasukkan mengenai status hubungan kerja itu ke dalam gugatannya. Atau bahkan para penggugat sudah merasa cukup karena didukung oleh anjuran Disnakertrans DKI Jakarta.
Apapun itu, yang jelas para penggugat masih agak ‘beruntung' atas putusan hakim. Pasalnya, hakim tidak menghukum para penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Lion Air.
Sebagaimana diketahui, Pasal 62 UU Ketenagakerjaan mewajibkan kepada pihak yang memutuskan kontrak kerja di tengah jalan untuk membayarkan ganti rugi kepada pihak yang lain. Besarnya ganti rugi itu adalah nilai kontrak yang masih tersisa.
Mengenai ganti rugi ini, sepertinya majelis hakim juga tidak mau ultra petita alias memutuskan lebih dari apa yang diminta. Pasalnya, pihak Lion Air sendiri tidak mengajukan gugatan rekonpensi untuk menuntut ganti rugi itu. Ditemui usai persidangan, Marodin Sijabat, kuasa hukum pilot, mengaku masih berpikir untuk menggunakan upaya hukum kasasi atau tidak.