Nama Gayus Halomoan Tambunan menjadi pemberitaan hangat akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, namanya mencuat semenjak mantan Kabereskrim Susno Duadji mengungkapkan adanya mafia kasus dalam penanganan kasus pajak. Bak seorang artis, Gayus Tambunan pun menjadi sorotan media dan kejaran pemburu berita.
Imbasnya, institusi pajak ikut tercemar gara-gara ulah pegawai golongan III-A ini. Direktur Jenderal Pajak M Tjiptardjo pun angkat bicara. Menurut Tjiptardjo, seharusnya hari Kamis (25/3), Gayus Tambunan diperiksa oleh Direktorat Kepatuhan Internal Transpormasi Sumber Daya Aparatur (Kisda) Pajak. Namun, Gayus tidak menampakkan batang hidungnya.
Direktur KISDA sendiri sudah pernah memeriksa Gayus dua kali. Kendati sudah dua kali diperiksa KISDA, Tjiptardjo mengaku belum mendapatkan laporan dari Direktur KISDA. Sementara itu, KISDA sendiri sudah berupaya mencari Gayus ke rumahnya, bahkan ketika dihubungi, telepon Gayus tidak aktif. “Masa iya dia bisa tahan ngumpet seperti, pasti kan harus menghirup udara segar, nanti keluar dari persembunyiannya,” tandas Tjiptardjo di Kementerian Keuangan.
Gayus Tambunan, merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A. Diperkirakan gaji pria berusia 30 tahun itu sekitar Rp12,1 juta setiap bulan. Berdasarkan pesan singkat yang dikirimkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Hekinus Manao, untuk pejabat setingkat Gayus, setiap bulan tunjangan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta, remunerasi Rp8,2 juta, dan imbalan prestasi kerja rata-rata berkisar Rp1,5 juta. Total punya total, gaji seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III-A, di Dirjen Pajak sekitar Rp12,1 juta.
Namun, baru seumur jagung bekerja di Dirjen Pajak, kekayaan Gayus disinyalir sudah miliaran rupiah. Dia diduga memiliki apartemen dan rumah mewah di kawasan perumahan elit Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Gerakan Facebooker
Kasus Gayus, membuat beberapa kalangan kecewa. Sejumlah kalangan masyarakat pun membentuk “Gerakan Tolak Bayar Pajak” melalui situs jejaringan sosial Facebook. Tjiptardjo menyesalkan pendapat masyarakat tersebut. Menurutnya, tidak ada hubungan antara kasus pajak yang menimpa oknum pajak dengan upaya masyarakat untuk tidak mau membayar pajak.
“Bayar pajak ya bayar pajak, yang salah ya dihukum. Bukan berarti nanti ada oknum pajak lantas nggak bayar pajak. Kalau ada pidana pajak, oknum itu ya kami hukum,” tutur Tjiptardjo berang.
Masih menurut Tjiptardjo, seharusnya sikap membayar pajak tetap dilakukan. Hal ini dikarenakan negara memerlukan dana untuk program-programnya. “Yang salah harus dihukum, wajib pajak tetap harus bayar pajak. Kalau enggak bayar pajak, nanti kena hukum,” tuturnya lagi. Tjiptardjo juga meminta agar masyarakat tidak menggunakan kasus ini sebagai alibi untuk tidak membayar pajak.
Terhadap pemeriksaan Gayus, Tjiptardjo berharap agar kasus ini bisa cepat terselesaikan. Sementara ini, pemeriksaan terhadap Gayus masih dalam pemeriksaan aparat kepegawaian, belum pada tahap penyelidikan. Jika menyangkut tahap penyelidikan, Tjiptardjo mengaku akan meminta bantuan dari Kepolisian, agar dengan upaya paksa, Gayus bisa ditangkap dan ditahan.
Jika memang Gayus terbukti bersalah, secara administratif ancaman hukuman baginya adalah diberhentikan secara tidak hormat.
Kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa pejabat di Mabes Polri menjadi heboh setelah setelah Susno “bernyanyi”. Diduga, Gayus menampung uang pajak yang bermasalah dari seorang pengusaha asal Batam di rekening pribadinya. Duit sekitar Rp24 miliar di rekening Gayus itu cair setelah ada surat dari jaksa pada Oktober 2009. Direktur Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Raja Erizman mengirimkan surat ke manajemen Bank Panin untuk membuka blokir atas rekening Gayus. Sejak saat itulah duit miliaran rupiah mengalir tak jelas.