Pandemi Covid-19 telah memberi pukulan keras bagi perputaran roda perekonomian nasional terutama bagi dunia usaha yang mengalami kesulitan hingga kebangkrutan (pailit). Akan tetapi, tidak semua sektor dunia usaha mendapat efek negatif. Misalnya, perusahaan produk pembersih (produsen hand sanitizer, dan lain-lain), farmasi yang menawarkan PCR dan antigen, retail, e-commerce, atau perusahaan telekomunikasi yang menyediakan koneksi internet dan wifi justru meraup keuntungan besar dalam kondisi pandemi Covid-19.
Kondisi pandemi Covid-19 hampir 2 tahun ini pun tak jarang menyulut sengketa hingga ke pengadilan karena tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak yang tercantum dalam kontrak. Seperti menggugat perdata baik melalui peradilan maupun arbitrase. Apabila dalam konteks hukum perbankan terkait eksekusi jaminan kebendaan. Termasuk bila menyangkut utang-piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kemungkinan diajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan pailit di Pengadilan Niaga.
"Permohonan PKPU hanya jika utang itu terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, status jatuh temponya sudah tidak disengketakan. Pengadilan Niaga tidak bisa memaksa debitur (dunia usaha, red) untuk bayar utang bila masih disengketakan," ujar Ketua Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ricardo Simanjuntak dalam Seminar Nasional atau Webinar bertajuk "Restrukturisasi Utang Sebagai Solusi Penyelamatan Bisnis di Masa Pandemi Covid-19", Jum'at (19/11/2021).
"Ini sekedar fail to pay atau kegagalan membayar yang hanya menimbulkan dua konsekuensi. Satu, ketidakmampuan membayar. Kedua, ketidakmauan membayar. Hanya dua itu saja, tidak ada konsekuensi lain." (Baca Juga: Persoalan Likuidasi dan Kepailitan BUMN)
Bila salah satu pihak berkontrak (utang-piutang) tidak mampu melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), maka pihak lainnya diperbolehkan menuntut ganti rugi. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Namun, Ricardo menyebutkan keadaan tersebut dapat dikecualikan apabila terjadi beberapa kondisi, sehingga bisa menggugurkan kewajibannya itu. Seperti, exceptio in adimpleti contractus dimana debitur bisa membuktikan tidak dapat membayar bukan karena kesalahannya, tapi dari mitranya; rechtsverwerking dimana kewajibannya sudah dilakukan, sehingga sudah tidak bisa ditagih lagi; dan force majeure atau keadaan memaksa.
"Dalam hal ini yang kita bahas, force majeure adalah suatu keadaan yang berada di luar kemampuan manusia. Pertanyaannya adalah, pandemi ini sudah masuk kategori force majeure atau tidak? Secara teori, pandemi ini sudah masuk kategori force majeure karena sudah masuk ke pandemi dunia (global, red). Sebab, ada alasan membatasi kegiatan manusia menjadi fakta halangan eksternal yang membuat pelaku usaha tidak dapat bekerja."
Hal ini didukung dengan pernyataan WHO (World Health Organization) yang mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana (non alam) nasional; dan fakta bahwa Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof Sunarmi berpendapat force majeure itu bisa dijadikan alasan untuk permohonan kepailitan sepanjang ada hubungan langsung yang menimbulkan ketidakmampuan debitur membayar. “Ini kesimpulan yang saya dapatkan langsung hari ini dari para praktisi hukum,” kata dia.
“Alasan pandemi Covid-19 bisa dikategorikan sebagai force majeure dan dijadikan alasan debitur mengajukan permohonan pailit kalau ada hubungan langsung yang menimbulkan ketidakmampuan debitur.”
Untuk diketahui, dasar force majeure diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi, “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
Pasal tersebut menegaskan bahwa doktrin force majeure berlaku demi hukum (by laws), walaupun para pihak tidak mencantumkannya dalam perjanjian.