Kunker DPR Dituding Hanya Kedok Mudik
Berita

Kunker DPR Dituding Hanya Kedok Mudik

Fitra menyayangkan kunjungan kerja anggota dewan ke dapil dengan anggaran sebesar itu tidak banyak memberikan manfaat pada masyarakat pemilihnya.

Yoz
Bacaan 2 Menit
Kunjungan Kerja anggota Dudin biar bsk lebih eoar n tanggap. Foto: SGP
Kunjungan Kerja anggota Dudin biar bsk lebih eoar n tanggap. Foto: SGP

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kembali mengkritik DPR terkait anggaran. Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan anggaran kunker DPR meningkat dari Rp251 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp265 miliar pada tahun 2012. Hal itu seperti diatur dalam Keppres No 26 Tahun 2010 tentang Anggaran Belanja DPR.

 

Uchok menjelaskan, masa reses dibagi dalam tiga kategori. Pertama, kunjungan kerja sesuai dengan tata tertib dengan frekuensi enam kali dalam satu tahun. Kedua, kunjungan kerja masa reses dengan frekuensi empat kali dalam setahun, dan ketiga, kunjungan kerja perorangan dengan frekuensi satu kali.

 

“Kunjungan kerja sesuai dengan tatib, dengan alokasi anggaran sebesar Rp34 miliar, dan setiap satu anggota DPR menerima anggaran sebesar Rp62 juta. Sehingga jika frekuensi kunjungan kerja sesuai tatib sebanyak enam kali, maka setiap kali kunjungan kerja anggota Dewan menerima sebanyak Rp10 juta untuk satu kali kunjungan,” urai Uchok.

 

Kemudian, kunjungan kerja masa reses dengan alokasi anggaran sebesar Rp177 miliar. Setiap anggota dewan menerima anggaran sebesar Rp317 juta. Kalau frekuensi kunjungan masa reses sebanyak empat kali, maka setiap satu kali kunjungan kerja masa reses, anggota dewan menerima anggaran sebesar Rp79 juta.

 

Uchok menyayangkan kunjungan kerja anggota dewan ke dapil dengan anggaran sebesar itu tidak banyak memberikan manfaat pada masyarakat pemilihnya. Sehingga kunjungan itu tidak lebih sebagai kegiatan pulang kampung gratis, karena semua akomodasi dan transportasi ditanggung dari anggaran negara.

 

“Masa reses seharusnya untuk menyerap aspirasi rakyat. Namun yang dilakukan anggota dewan tidak begitu signifikan untuk memperjuangankan kepentingan rakyat,” tegasnya.

 

Bukan itu saja. Fitra juga menyoroti soal anggaran untuk pimpinan DPR yang sudah dihabiskan selama 2011 sebanyak Rp48 miliar. Menurut data Fitra, dari lima pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Taufik Kurniawan yang paling boros. Taufik yang merupakan politisi PAN tersebut menghabiskan dana sebesar Rp12,8 miliar selama tahun 2011.

Tags: