Proses penyusunan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengalami dinamika sejak tahun 2012 hingga akhirnya dapat disahkan pada tahun 2022. Proses penyusunan UU ini mendapat masukan dari berbagai kalangan mulai dari praktisi, pelaku usaha, dan asosiasi hukum.
UU PDP dinilai sebagai jawaban atas era ini dan kedepannya, hal ini dikarenakan penggunaan akan teknologi dan informasi yang kian masif namun di sisi lain juga sebagai pedang bermata dua yang bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya.
Melalui persoalan ini, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) menyelenggarakan diskusi publik guna meningkatkan literasi hukum lewat bedah UU PDP khususnya dalam hal hak privasi dalam data pribadi.
Baca Juga:
- Diskusi Hukumonline 2022: Babak Baru dan Implementasi UU PDP
- Bedah UU PDP: Akademisi Ingatkan Pentingnya Negara Lindungi Data Pribadi
“Diskusi ini menarik karena sangat berkaitan erat dengan persoalan hak pribadi dan hak privat yang harus dilindungi negara,” ujar Liona N. Supriatna selaku Dekan FH UNPAR kepada Hukumonline pada, Senin (19/12).
Ia menilai banyaknya data pribadi masyarakat yang bocor saat ini memerlukan tindak lanjut yang perlu diatur di dalam sebuah undang-undang dan untuk itu lahirlah UU PDP saat ini.
“Hal yang paling sentral kehidupan pribadi kita sudah bocor, untuk ini memang penting diatur sebuah regulasi sehingga saat ini undang-undangnya telah keluar. Diskusi ini akan membuka wawasan kita mengenai UU PDP, termasuk juga apakah data pribadi di kampus dijamin tidak bocor,” lanjutnya.
Data pribadi yang mengalami kebocoran di banyak lembaga dan institusi beberapa waktu kebelakang tidak lagi mengherankan, lantaran saat ini seluruh persyaratan administrasi seperti kartu tanda penduduk dan surat-surat lainnya memerlukan data pribadi sehingga tidak ada lagi
privasi data pribadi bagi seseorang.
“Mulai dari mengurus KTP, KK, BPJS dan semua administrasi lainnya semua mencantumkan data pribadi yang lengkap. Tidak ada lagi data pribadi saya, ini menjadi masalah dan inilah yang akan menjadi tanggung jawab dari pihak lembaga pemrosesan data pribadi sehingga saya berharap diskusi ini bisa membuka wawasan kepada mahasiswa untuk mendalami terkait
persoalan ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Valerianus Beatae Jehanu selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman UNPAR menyatakan diskusi ini sebagai bagian dari sosialisasi peningkatan literasi hukum kepada mahasiswa.
“Ini merupakan hal yang baik buat kita semua, UU PDP yang sedang berjalan ini cukup memiliki banyak rantai persoalan mengenai data pribadi dan keamanan data pribadi. Niat kami dari diskusi ini adalah sebagai bagian dari sosialisasi peningkatan literasi hukum kepada mahasiswa yang ada di Bandung,” ungkap Valerianus.
Diskusi publik yang diadakan di Aula FH UNPAR ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa UNPAR dan mahasiswa luar UNPAR se-Kota Bandung serta praktisi hukum. Diskusi ini turut menghadirkan panelis yang ahli di bidangnya, salah satunya adalah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Nantinya akan ada beberapa catatan dari perspektif hak asasi manusia dan kita akan dengarkan teman-teman mahasiswa untuk terlibat. Semoga diskusi ini akan memberikan insight baru bagi teman-teman dari beberapa catatan UU PDP yang akan kita bahas,” kata dia.
Meski telah diundangkan, nyatanya UU PDP dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat masih belum maksimal. Sejumlah catatan dari lahirnya UU PDP diharapkan dapat menjadi perbaikan dalam diskusi ini.
“Ini merupakan proses pembelajaran, proses riset, dan kajian yang hanya dapat dilakukan bersama-sama,” tutupnya.