Delegasi Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (Unpad) berhasil meraih kembali Piala Hafni Sjahruddin sebagai Juara Umum di Business Law Competition (BLC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) 2023 dan sejumlah kategori. Seperti Juara I Legal Opinion Competition, Juara II Contract Drafting and Negotiation Competition dan Best Memo Legal Opinion Competition dalam Business Law Competition FH UI ke-13 yang digelar pada bulan Juli-Oktober tahun ini.
FH Unpad mengirimkan delegasi di 2 cabang lomba. Yakni Legal Opinion Competition dan Contract Drafting & Negotiation Competition (CDNC). Cabang lomba Legal Opinion Competition, FH Unpad diwakili Bidadari Jelly Luciana mahasiswa angkatan 2021 sebagai delegasi tunggal. Sedangkan, pada cabang lomba CDNC, FH Unpad diwakili oleh 6 orang delegasi yang dipimpin David Nathanael Maruhawa sebagai ketua, Enggarekso Diar Triaji, Bebi Chantika Wijanarko, Nafisha Faiza Marsha Aurum, Ketut Devi Chahyani, dan Alma Christiana Sumampouw.
Dalam kompetisi ini, Bidadari menjelaskan delegasi FH Unpad menempuh berbagai tahapan yang terdiri dari dua babak, penyisihan dan babak final. Pada babak penyisihan, para delegasi menyusun berkas-berkas, yaitu berkas Legal Opinion dan berkas kontrak untuk memecahkan permasalahan hukum yang terdapat pada kasus posisi.
Para delegasi pun telah melakukan riset, melakukan analisis, dan berkoordinasi dengan para mentor juga dosen pembimbing selama kurang lebih 4 bulan dalam menyusun berkas guna menjawab pertanyaan dari kasus posisi yang diberikan. Kemudian, pada berkas Legal Opinion, delegasi membuat pendapat hukum terkait permasalahan hukum suatu perusahaan dalam kasus posisi untuk menjual tepung dan melakukan importasi tepung dari Kanada ke Indonesia.
Baca Juga:
- FH UNPAD Miliki Hukumonline Corner Pertama di Jawa Barat
- FH Unpad Bakal Gelar Padjadjaran Law Fair XIV, Catat Tanggalnya!
Bidadari Jelly Luciana delegasi tunggal FH Unpad Cabang lomba Legal Opinion Competition. Foto: Istimewa
Pada berkas tersebut pun delegasi mengkorelasikan secara substansial aturan-aturan yang ada pada ketentuan standarisasi produk nasional. Kemudian hukum administrasi negara, hukum bisnis, hukum penyelesaian sengketa nasional, hukum penyelesaian sengketa internasional, hukum perikatan, hukum kontrak, hukum perdata, hukum acara perdata. Serta hukum peradilan tata usaha negara dan aspek hukum lainnya yang mendukung dibuatnya berkas pendapat hukum delegasi.