Iman mengaku bersyukur atas pengakuan akademik terhadap FH UNAIR di mata dunia. Capaian ini memacu kampus yang dipimpinnya untuk terus maju. “Kerja sama internasional menjadi lebih mudah. Tahun lalu bahkan kampus luar negeri sengaja mengunjungi kami untuk bekerja sama,” ujarnya.
FH UNAIR adalah salah satu dari kampus-kampus hukum negeri yang paling awal berdiri di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah FH UNAIR berawal pada Oktober 1951 saat lembaga pendidikan bernama Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya didirikan. Empat orang Meester in de Rechten dari kalangan hakim, advokat, dan birokrat di Surabaya tercatat sebagai pendiri kampus hukum itu. Catatan resmi FH UNAIR menyebut nama mereka yaitu Prof. Mr. Dr. K.R.M.T. Soeripto (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya), Prof. Mr. RI Gondowardojo (Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Timur), Prof. Mr. R.Boedisoesetya (Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Timur), dan Mr. Kho Siok Hie (advokat di Surabaya).
Selanjutnya, atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 23121/Kab tentang Pembukaan Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada, sejak 15 Juli 1952 Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya beralih status menjadi cabang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Selanjutnya saat Universitas Airlangga diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1954, ada tiga fakultas pertama yang ditetapkan sebagai bagian dari Universitas Airlangga. Masing-masing adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Hukum. Sejak saat itu FH UNAIR resmi berdiri dan bukan lagi menjadi cabang. Dekan pertama FH UNAIR adalah Prof. Mr.A.G. Pringgodigdo yang sekaligus menjabat sebagai Presiden Universitas Airlangga pertama. Sosok ini dikenal pula sebagai Sekretaris Negara pertama dalam Kabinet Presiden Soekarno.