Setelah Dr. Edmon Makarim hampir lima tahun mengemban tanggung jawab sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 2019 lalu, maka pada tahun 2023 ini FHUI kembali menyelenggarakan seleksi Calon Dekan untuk periode jabatan 2023-2027.
Pendaftaran Bakal Calon Dekan Fakultas dibuka mulai 17 April hingga 30 April 2023 mendatang. Pemilihan Dekan Fakultas ini mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas di Lingkungan UI.
Tahapan seleksi dimulai pada 17 April 2023 hingga 16 Juni 2023 mendatang yang terbagi ke dalam beberapa kegiatan, yaitu sosialisasi dan pendaftaran, unggah dokumen, verifikasi administrasi, pengumuman verifikasi administrasi, asupan publik, pemaparan visi dan misi, wawancara dengan PSCD, penetapan nama 5 calon, pengumuman nama 5 calon, penyerahan nama 5 calon ke rektor, assessment oleh pimpinan UI, dan pelantikan dekan.
Baca Juga:
- Dito Ariotedjo, Lulusan Hukum yang Jadi Menteri Termuda di Kabinet Jokowi
- FHUI 'Sabet' Juara 1 di 3 Kategori Top Indonesian Law Schools for Law Leaders Ranking 2022
Dalam proses pemilihan calon dekan ini terdiri dari Panitia Seleksi Calon Dekan (PSCD) FH UI yang diketuai oleh Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.; Sekretaris, Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I. Para anggota terdiri dari Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris dari unsur Pimpinan UI; Rapin Mudiarjo, S.H., MIKom, ACCS.CIP dari unsur Ikatan Alumni (Iluni) FH UI; Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.; serta Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.
Bakal calon Dekan Fakultas Hukum UI melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas yang terdiri dari
1. Fotokopi KTP
2. Surat Kesediaan menjadi Dekan
3. Fotokopi ijazah
4. Surat Keterangan sehat dari dokter
5. Fotokopi NPWP
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Makalah yang menguraikan tentang motivasi menjadi Dekan FH UI, serta pemikiran mengenai Renstra dan Program Kerja berdasarkan visi, misi dan kebijakan umum 8. Surat Pernyataan bermaterai cukup tidak sedang dalam proses hukum, tidak sedang menjalankan hukuman dan tidak dicabut haknya untuk memangku jabatan publik