Pertengahan September lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan peraturan mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga dimetil eter sebagai bahan bakar. Dimetil Eter merupakan energi yang dihasilkan dari berbagai sumber energi yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
Dimetil eter (DME) sebagai bahan bakar adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia CH3OCH3 yang dapat dihasilkan dari pengolahan gas bumi, hasil olahan dan hidrokarbon lain yang pemanfaatannya untuk bahan bakar.
Dalam Permen ESDM No. 29 Tahun 2013 ini diatur mengenai penyediaan, pendistribusian dan pemanfaatan DME sebagai bahan bakar, tunduk dan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha migas. Tata cara penyediaan dan pendistribusian DME sebagai bahan bakar, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG kecuali ditetapkan lain dalam aturan ini.
Pasal 4 peraturan tersebut mengatur bahwa DME sebagai bahan bakar, dapat dimanfaatkan secara langsung maupun sebagai campuran. DME sebagai pemanfaatan langsung merupakan pemanfaatan DME murni 100% untuk sektor industri, transportasi dan rumah tangga. DME dengan pemanfaatan sebagai campuran merupakan pemanfaatan DME untuk bahan campuran LPG atau LGV dengan komposisi tertentu.
Penyediaan DME untuk pemanfaatan secara langsung, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan DME sebagai bahan bakar dan atau izin Usaha Niaga DME sebagai bahan bakar.Sedangkan penyediaan DME sebagai campuran, hanya dapat dilakukan badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Dirjen Migas.
Badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga DME atau badan usaha pemegang izin Usaha Niaga LPG yang memanfaatkan DME sebagai campuran, wajib melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi standar terkait penggunaan infrastruktur penunjang, keselamatan minyak dan gas bumi serta melakukan sosialisasi dari kebijakan pemanfaatan DME sebagai campuran.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur untuk memenuhi kebutuhan dan penggunaan sendiri, pengguna langsung DME sebagai bahan bakar dapat melakukan impor DME sebagai bahan bakar setelah mempertimbangkan ketersediaan DME sebagai bahan bakar di dalam negeri. Untuk melaksanakan impor ini, wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM.
Pengguna langsung DME sebagai bahan bakar, dilarang memasarkan dan atau memperjualbelikan DME sebagai bahan bakar. Terhadap pengguna langsung yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harga jual DME sebagai bahan bakar, ditetapkan badan usaha dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen DME sebagai bahan bakar. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian DME sebagai bahan bakar.
Selain itu, juga perlu mempertimbangkan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi badan usaha. Sesuai Pasal 9 ayat (2), penetapan harga jual DME ini wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.
Terkait dengan standar dan mutu DME sebagai bahan bakar, Dirjen Migas menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) DME sebagai bahan bakar yang dipasarkan ke konsumen akhir dan diedarkan di dalam negeri. Hal ini dilakukan sepanjang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diwajibkan.
“Dalam menetapkan standar dan mutu harus memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup,” jelas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro.
Menurut Edy, Permen ini dikeluarkan untuk mendukung penyediaan bahan bakar guna peningkatan ketahanan energi nasional. Sebab, perlu dilakukan upaya melalui pelaksanaan diversifikasi bahan bakat dengan memanfaatkan berbagai sumber energi yang tersedia.
“Pengaturan DME sebagai bahan bakar, dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan bahan bakar dalam negeri,” tambahnya.