Alokasi anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan APBN 2014 turun sebesar Rp8,84 triliun. Di dalam RAPBN, ditetapkan anggaran Kementerian ESDM hanya sebesar Rp16,26 triliun. Sebelumnya, dalam pagu indikatif yang diusulkan anggaran dirumuskan sebesar Rp25,1 triliun.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pemangkasan pagu kementeriannya adalah sesuatu yang logis. Menurutnya, hal ini merupakan konsekuensi dari terus tertekannya perekonomian nasional. Meski begitu, ia tetap yakin dapat memperjuangkan penambahan pagu lembaga yang dipimpinnya untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan.
"Penyesuaian perlu dilakukan dengan memerkecil anggaran inisiatif baru menjadi Rp2,1 triliun dan baseline menjadi Rp0,8 triliun," kata Wacik di Jakarta, Kamis (19/9).
Sesuai data Kementerian ESDM, pemangkasan pagu indikatif itu berdampak pada sejumlah program. Anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dikurangi Rp75 miliar, anggaran program pembinaan dan pengusahaan mineral batubara Rp55 miliar, dan anggaran program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi Rp22,19 miliar.
Terkait dengan dampak pemangkasan anggaran, Kementerian ESDM juga akan melakukan pengetatan pagu anggaran program untuk pejabat eselon satu. Hal ini menurut Wacik, dilakukan untuk menutupi kebutuhan anggarannya.
“Perjalanan ke luar negeri para eselon satu itu semuanya dicoret dan rapat tidak boleh lagi di hotel, cukup di kantor saja,” ujarnya.
Menurut Jero, anggaran inisiatif baru rencananya akan digunakan untuk diversifikasi dan konversi energi. Wujud implementasinya nanti akan berupa pemanfaatan gas untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas alam yang terkompresi (SPBG-CNG).
Sementara itu, anggaran baseline untuk infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka mendukung konektivitas jaringan transmisi dan jaringan induk. Pemangkasan membuat kemampuan ESDM dalam menjalan proyek penyediaan energi berkurang. Ia juga menegaskan, pihaknya juga bakal melakukan penghematan anggaran perjalanan dinasi dan belanja barang non-operasional.
"Karena itu, kami akan mendorong swasta untuk banyak bekerja," pungkas dia.
Sebelumnya, Wacik juga meyakinkan pihaknya tidak akan memangkas anggaran program yang menyentuh masyarakat langsung, seperti penambahan transmisi dan jaringan listrik baru. Adapun dana Rp800 miliar anggaran baseline tahun depan digunakan untuk menambah progres proyek pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk eksisting.
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun 3 gardu induk di Kalimantan dengan total kapasitas 180 MVA, pembangunan kabel bawah laut 20 kV di Kepulauan Seribu dengan panjang 42 kilometer, penambahan kapasitas 5 gas insulated switchgear di DKI Jakarta dengan total kapasitas tambahan trafo 300 MVA.
Selanjutnya, penambahan 2 gardu induk di Jawa Barat dengan total kapasitas tambahan trafo 120 MVA, penambahan kapasitas 4 gardu induk dan gas insulated switchgear di Jawa Tengah dengan total kapasitas tambahan trafo 240 MVA, dan penambahan kapasitas 1 gardu induk di Jawa Timur dengan total kapasitas tambahan trafo 60 MVA.
Anggota Komisi VII DPR Johny Allen Marbun dari Fraksi Partai Demokrat menyayangkan pemangkasan pagu indikatif itu. Ia menilai, rendahnya penyerapan anggaran oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai penyebab utama Kementerian ESDM mendapatkan pemangkasan pagu hingga Rp8,83 triliun.
“Anggaran ini diserahkan penggunaannya kepada PLN, tetapi sampai hari ini saya belum dapat rumusan bagaimana penugasan penggunaan anggaran itu,” tuturnya.
Johny berpendapat, tidak terserapnya anggaran ketenagalistrikan oleh PLN menyebabkan persoalan di berbagai daerah, seperti kurangnya pasokan listrik dan berujung pada pemadaman bergilir. Menurutnya, hingga kini penyerapan anggaran sektor ketenagalistrikan masih sangat rendah.
“Padahal, anggaran ketenagalistrikan memiliki porsi lebih dari 50% dari total anggaran Kementerian ESDM,” pungkasnya.