Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, mengungkapkan dua risiko yang kemungkinan akan melemahkan perekonomian dari sisi domestik yaitu masalah energi dan ketenagakerjaan.
"Ini kalau tidak dikelola dengan baik, akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional," kata Armida dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Jakarta, Senin (17/12).
Ia menyebutkan, pengelolaan energi khususnya subsidi energi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik dan pemerataan.
Menurut dia, pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus berubah dibanding dengan beberapa tahun lalu. Jika sekitar tahun 2003-an jumlah kelas menengah masih sedikit maka jumlah kelas menengah di Indonesia pada saat ini jumlahnya sudah naik beberapa kali lipat.
"Merekalah pengguna sebagian besar BBM bersubsidi sehingga ketika saat ini jumlahnya meningkat tajam maka konsumsi BBM mereka juga meningkat besar," katanya.
Menurut dia, kelompok kelas menengah tidak layak mendapatkan BBM bersubsidi sehingga harus ada mekanisme agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Tahun 2013 harus ada pembatasan dan mengarahkan subsidi agar tepat sasaran, selain itu juga harus diwaspadai adanya penyelundupan BBM bersubsidi," kata Armida.
Terkait masalah ketenagakerjaan, Armida mengungkapkkan ada tiga isu utama yaitu masalah penetapan upah minimum, outsoucing (alih daya) dan penyelenggaraan jaminan sosial.
"Masalah ketenagakerjaan tidak hanya berdampak kepada industri tetapi juga aspek lainnya," katanya.
Armida mengakui penyediaan infrastruktur juga menjadi tantangan perekonomian Indonesia tahun 2013, namun upaya mengatasi masalah itu terus dilakukan. "Soal infrastruktur, sudah on going," tambahnya.
Sementara itu dari sisi global khususnya di kawasan Eropa, Armida mengatakan saat ini ada optimisme perekonomian kawasan itu membaik dibanding enam bulan lalu.
"Ada kesepakatan di antara mereka untuk meningkatkan koordinasi dalam kebijakan non moneter misalnya pengawasan perbankan dikoordinasikan lebih ketat mellaui Bank Central Eropa (ECB)," kata Armida.