Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan terdapat empat prioritas utama dalam mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) di ASEAN. Direktur Kerjasama ASEAN Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, keempat prioritas utama tersebut terdapat dalam blue print yang sudah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN yang tergabung dalam komunitas ASEAN, termasuk Indonesia.
Menurut Djatmiko, dipilih sektor UKM lantara sektor tersebut dianggap menjadi penggerak perekonomian di Indonesia. "Sektor UKM merupakan salah satu sektor yang dianggap dapat menjadi penggerak perekonomian yang setara di kawasan tersebut," katanya di Jakarta, Senin (9/12).
Keempat prioritas yang terkait UKM di antaranya adalah mempercepat pengembangan UKM di kawasan ASEAN. Salah satu caranya, lanjut Djatmiko, dengan membuat komunitas ASEAN menjadi pasar yang efektif dan efisien. Menurutnya, dengan begitu diharapkan dapat mendorong arus perekonomian di masing-masing negara.
"Pasar yang efisien dan efektif ini juga dipahami sebagai suatu wilayah yang basis produksi tunggal, bisa menarik investor dari mana saja," ujar Djatmiko.
Prioritas kedua, memperkuat daya saing dan dinamika UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, sumber daya manusia dan keahlian, keuangan serta teknologi. Misalnya, dengan mencerdaskan dan memberdayakan konsumen. Menurutnya, konsumen yang cerdan dan kritis dapat menyumbang berkembangnya pelaku usaha.
"Termasuk hak kekayaan intelektual (HAKI) perlu didorong lebih maju lagi, jangan sampai menciptakan praktik-praktik yang melanggar HAKI," kata Djatmiko.
Prioritas ketiga, lanjutnya, memperkuat UKM ASEAN dengan membantu masalah-masalah makro ekonomi, kesulitan keuangan maupun tantangan dalam liberalisasi perdagangan. Djatmiko sadar, kondisi ekonomi di 10 negara ASEAN berbeda satu sama lain. Maka itu, dengan memperkuat peran UKM dalam komunitas ASEAN ini diharapkan kesenjangan ekonomi di 10 negara ASEAN tak terlampau jauh satu sama lain.
Dan untuk priroitas keempat, kata Djatmiko, dengan meningkatkan kontribusi UKM bagi pertumbuhan ekonomi menyeluruh dan pengembangan ASEAN sebagai kawasan. "Kita harus bisa terintegrasi dengan ekonomi dunia, artinya ambil peran partisipasi aktif, bukan pasif. Jangan sampai ada kesan bahwa ngapain sibuk-sibuk, sementara orang di luar pada sibuk semua," katanya.
Country Head Small and Medium Enterpises (SME) Banking Standard Chartered Indonesia Micha Tampubolon mengatakan dukungan Standard Chartered dalam memperkuat akses keuangan bagi pelaku UKM di pasar ASEAN penting dalam menyongsong ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Setidaknya ada beberapa bentuk dukungan yang akan diberikan Standard Chartered.
Pertama, kata Micha, Standard Chartered siap memberikan support ke pelaku bisnis dalam membantu UKM di segi permodalan. Standard Chartered sendiri memiliki 10 perwakilannya di 10 negara ASEAN community tersebut. "Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses, Standard Chartered merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang mengembangkan sebuah platform perbankan online yang dirancang khusus untuk segmen ini," katanya.
Bukan hanya dalam bentuk pemberian fasilitas kredit modal kerja maupun perdagangan domestik dan internasional, Standard Chartered juga mendukung dari sisi edukasi, seminar maupun pelatihan.
"Standard Chartered juga mendukung diterbitkannya buku panduan SME ASEAN yang akan disebarkan kepada UKM di Indonesia dan kawasan ASEAN lainnya melalui kementerian-kementerian teknis atau pihak yang berkepentingan," katanya.
Micha percaya, sektor UKM menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan sebuah negara. Atas dasar itu, Standar Chartered akan terus mendorong pertumbuhan di sektor UKM.
"Standar Chartered akan terus berinovasi dan memperkuat penawaran solusi perbankannya guna mendukung pertumbuhan sektor UKM yang merupakan kunci bagi pertumbuhan negeri," pungkasnya.